JawaPos Radar

Sesuai Arahan Jokowi, Polri Seriusi Bidik Potensi Korupsi Pertanian

10/08/2018, 17:40 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Sesuai Arahan Jokowi, Polri Seriusi Bidik Potensi Korupsi Pertanian
Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Polri menunjukkan keseriusan mengawasi dan menindak korupsi di sektor pertanian. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), korupsi di sektor pangan ataupun pertanian harus mendapat perhatian pemerintah.

Langkah konkret yang dilakukan Polri terkait penanganan potensi korupsi di sektor pertanian adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit III Tipikor Polda Sumut pada Kamis (9/8). Dalam operasi tersebut polisi mengamankan Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN.

Selain itu turut diamankan tiga orang anggotanya, yakni Kabid Tanaman Pangan dan Horikultural Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi Produksi Dinas Pertanian Joni Prantanto Simanjuntak, dan seorang staf bernama Aulia Rahman. Polisi juga meringkus tiga orang petani bernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap, dan Datuk Sutan. Polisi juga menyita barang bukti total Rp1,8 miliar, dalam bentuk uang tunai dan buku rekening.

Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengaku belum mendapatkan informasi mengenai OTT di Padang Lawas tersebut. Namun diakuinya, selama ini Polri memang memberi perhatian terhadap potensi korupsi di sektor pangan ataupun sektor pertanian.

“Ya waktu itu memang pernah dalam pembahasan (mengenai korupsi pertanian), karena ada hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Mungkin (OTT) ini sebagai tindak lanjutnya,” ucap Daniel saat dihubungi, Jumat (10/8).

Dia menjelaskan, pengawasan dalam sektor pangan atau pertanian dilakukan di semua lini kegiatan yang berhubungan. Beberapa di antaranya yang dia sebut adalah pengawasan dalam sektor penambahan lahan, pemberian subsidi pupuk, pemberian subsidi benih.

Dalam hal penanganan korupsi di sektor pertanian, tambah Daniel, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Lembaga penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan.

“Secara rutin sih ada pembicaraan terus menerus dilakukan (dengan KPK dan Kejaksaan),” tegas Daniel.

Terkait OTT Kepala Dinas Padang Lawas, Daniel mengatakan pihaknya belum berencana mengambil alih jasus tersebut atau memindahkan penanganannya ke Satgas Pangan Mabes Polri. Menurutnya, setingkat Polda mampu menangani perkara korupsi seperti yang terjadi di Padang Lawas.

(jpg/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up