JawaPos Radar

Resmi Jadi Cawapres Prabowo

Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Sandiaga Uno

10/08/2018, 16:49 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Sandiaga Uno
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang kini resmi maju sebagai cawapres Prabowo disebut oleh Kapuspen belum mengirim surat pengunduruan dirinya. (Yessika/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meskipun diketahui, politisi yang akrab disapa Sandi itu kini sudah resmi terdaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sampai dengan pagi ini kami belum menerima surat dari Pak Sandiaga Uno terkait rencana beliau maju dalam pemilihan presiden (pilpres)," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/8). 

Menurut Bahtiar, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pengunduran diri wakil kepala daerah disampaikan kepada DPRD untuk diumumkan dalam sidang paripurna. Kemudian diusulkan pengesahan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui Mendagri. 

"Tetapi dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian, Mendagri mengusulkan pemberhentian atas permintaan sendiri wakil kepala daerah tersebut kepada presiden," ucap Bahtiar. 

Bahtiar juga menjelaskan, aturan tentang pengisian posisi wakil kepala daerah yang mengundurkan diri. Menurutnya, seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 176 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pengisian wakil gubernur dapat dilakukan apabila masih ada sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan sejak jabatan tersebut kosong. 

"Kemudian parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang  calon  untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD," paparnya.

Seperti diketahui, Sandiaga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil gubernur. Padahal kata Bahtiar, Sandiaga sebetulnya berdasarkan UU 7 th 2017 tentang Pemilu, tidak harus mundur jika memang ingin maju pilpres. Namun hal keinginan berhenti tersebut adalah hak konstitusional  yang dijamin oleh Undang-Undang.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up