JawaPos Radar

Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik

Oleh: LELY ARRIANIE*

10/08/2018, 16:44 WIB | Editor: Ilham Safutra
Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendaftar ke KPU sebagai capres dan cawapres. (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Akhirnya drama politik ini selesai satu. Tapi tentu di dalamnya akan terjadi drama lainnya sampai pilpres berlangsung. Memang banyak kalangan yang kecewa dengan pilihan Jokowi terhadap Ma'ruf Amin, karena semula yang terpikirkan mungkin adalah Mahfud MD. Bahkan, sampai pukul 18.00 (kemarin) masih Mahfud MD. Realitas politik ternyata berubah begitu cepat.

Artinya, ada banyak hal yang melatarbelakangi kenapa pilihan itu bisa kepada Ma'ruf. Yang kini kita lihat adalah kepentingan partai koalisi jauh lebih dominan daripada yang kita pikirkan di luar. Bahwa kapasitas Mahfud yang paket komplet, lengkap, harus terkalahkan dengan kepentingan parpol.

Karena kalau Mahfud maju sebagai wakil presiden, berpotensi maju di 2024, misalnya. Ini tentu akan membuat suasana di parpol akan penuh kecemasan sepanjang periode kepemimpinan bersama Jokowi.

Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan berkas pendaftaran sebagai capres cawapres di KPU (Issak Ramadhan/JawaPos.com)

Apakah dengan demikian berarti Pak Ma'ruf nggak kuat? Kuat. Kita mengakui kesepuhan dan ketokohan Ma'ruf. Ma'ruf seorang profesor juga. Dilihat dari sepuhnya itu, orang akan bertanya apa bisa mendampingi Jokowi yang target pekerjaannya begitu keras. Mobilitasnya tinggi.

Tapi mungkin ada aspek positifnya. Mungkin Jokowi butuh bimbingan agar gerak kepemimpinannya sesuai dengan keinginan agama, bangsa, dan negara. Juga, partai koalisi membaca kemungkinan lain. Bahwa politik identitas harus dijawab dengan identitas politik.

Identitas politik Ma'ruf jelas positioning-nya di mana. Tokoh yang dekat dengan gerakan 212 dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan di tengah pemilih sosiologis yang masih membawa bekas-bekas Pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakarta.

Meski di pilkada 2018 politik identitas masih bisa dimainkan dan cukup signifikan menambah suara orang-orang yang memainkannya, mereka tidak menang, beda dengan DKI. Karena di DKI memang identitas politik lawan berbeda. Sehingga politik identitas manjur.

Pada 2014, kemenangan Jokowi tidak begitu signifikan atas Prabowo. Karena saat itu ada isu identitas politik Jokowi yang berbeda. Sehingga politik identitas bisa dimainkan. Pada 2019, identitas Jokowi bukan di luar Islam. Meski nanti politik identitas dimainkan, kadarnya mereka harus kerja keras untuk memainkan itu. Apalagi, sekarang Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin.

Jadi, yang pertama adalah soal mempertimbangkan aspirasi parpol. Kedua, soal skenario yang akan dimainkan di kampanye, di ceruk pemenangan, kelompok pemilih tertentu, dan mereka yang termasuk tipologi pemilih sosiologis. Bisa jadi NU, bisa juga merangkul yang lain.

Di sisi lain, drama politik di kubu Prabowo lebih hebat lagi. Seharusnya dalam politik itu kan by design, bukan by accident. Artinya, desain koalisi harus dibangun lebih dahulu. Di kubu Jokowi desain koalisi itu sudah ada lebih dulu. Tapi, di kubu Prabowo koalisi belum ada. Yang deklarasi Prabowo presiden hanya Gerindra.

PKS menyatakan sekutu, tapi tidak menyatakan dengan tegas sejak awal bahwa mereka mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Itulah yang membuat politik by accident menjadi kecelakaan politik dan terjadi kebingungan untuk menentukan calon wakil presiden. Kenapa, karena untuk bisa maju menjadi calon, tidak sekadar faktor ideologis yang dikedepankan. Tetapi juga logistik.

Logistik itu keniscayaan. Bagaimana mengerahkan kekuatan untuk kampanye bila tidak ada logistik. Kampanye di seluruh Indonesia itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kita tidak tahu kondisi logistik Prabowo dengan yang akan ditentukan sebagai calon wakil presiden. Sehingga di detik terakhir muncul kehebohan.

Ini bukti perdebatan soal logistik belum selesai. Akhirnya muncul nama yang di luar skenario yang digadang-gadang lembaga suvei. Gerindra yang mengusung Sandi masak bisa maju? Nggak bisa. Tapi, mungkin kompromi politiknya beda. Di tengah partai yang nggak mau keluar biaya, Sandi punya. Pilihan untuk menentukan Sandi akan diterima berat hati oleh partai yang sejak awal ingin membangun koalisi dan berharap kader partai mereka yang diusung.

Menurut saya, kelebihan Sandi ada pada logistik. Kalau lihat dari elektabilitas malah tidak masuk sama sekali. Justru Anies Baswedan yang lebih memiliki elektabilitas. Seandainya logistik tidak menjadi pertimbangan, menurut saya, Prabowo lebih berpotensi menang bila berpasangan dengan Anies.

Tapi kalau pertimbangannya logistik, Anies maju, dan tanpa logistik mereka tidak bisa bergerak. Jadi, sekarang logistik yang menjadi persoalan koalisi penantang petahana.

*) Pakar Komunikasi Politik, Lulusan Doktoral Terbaik Universitas Padjadjaran, Bandung

(byu/c10/tom)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up