JawaPos Radar

Sandiaga Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI Jakarta

10/08/2018, 14:35 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Sandiaga Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI Jakarta
Sandiaga Uno mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI. (Yesika Dinta/ JawaPos.com)
Share this image


JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima surat pengunduran diri bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandi sendiri telah menyerahkan surat tersebut pada pagi hari ini.

“Setahu saya (surat pengunduran diri Sandi) belum (masuk),” ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Jumat (10/8).

Sementara itu, dia menjelaskan, jika pasangan Prabowo Subianto itu telah resmi mundur, maka jabatan orang nomor dua di ibu kota itu harus digantikan. Hal itu mengingat periode yang tersisa masih hingga 2022 mendatang.

“Itu bisa diisi karena masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan. Kalau masa jabatan kurang dari 18 bulan nggak perlu diisi,” jelas dia.

Menurutnya, posisi Sandi yang baru dijalani selama 10 bulan itu bisa dialihkan kepada kader partai pengusungnya. Dalam hal ini, artinya PKS dan Gerindra bisa menunjuk orang yang dianggap tepat untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kalau pergantian calon itu diusulkan oleh partai pengusung. Partai pengusung usul dua orang, nanti diparipurnakan setelah itu diusulkan ke Presiden melalui Mendagri. Jadi mekanisme itu harus dilalui. Jadi ada tatibnya masing-masing,” terang Bahtiar.

Sebelumnya, Sandi menghampiri Anies ke ruang kerjanya untuk menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai wakil gubernur terhitung pada 9 Agustus 2018.

“Dengan pencalonan saya sebagai calon wapres 2019-2024. Saya lampirkan juga surat pengantar kepada gubernur dan saya mohon kebijakan bapak gubernur untuk menindaklanjuti permohonan saya ini sesuai dengan ketentuan peraturan undang undangan yang berlaku,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/8).


Surat pengunduran diri Sandi akan segera diserahkan ke pihak DPRD DKI Jakarta, kemudian dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dikabarkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain adalah pesaingnya pada Pilpres 2019. 

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up