JawaPos Radar

Pedagang Ayam Kepung Gedung DPRD Sulsel

09/08/2018, 17:36 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Pedagang Ayam
Ratusan pedagang ayam menggelar aksi di Kantor DPRD Sulawasi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (9/8) siang. (Sahrul Ramadan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ratusan pedagang dan peternak ayam yang tergabung dalam Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP) Makassar menggelar unjuk rasa. Aksi dipusatkan di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (9/8).

Kehadiran mereka untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Yakni, solusi terkait upaya perusahaan atau pemodal besar dalam proses pendistribusian daging ayam di Makassar. Umumnya di Sulsel. Sebab tindakan pemodal besar itu membuat ratusan pedagang terancam rugi.

Ketua P2AP Makassar Jumail menjelaskan, perusahaan yang mempunyai kekutan modal besar melakukan aktifitas yang secara tidak langsung merugikan para distributor kecil. Perusahaan dan pemodal besar juga telah masuk dalam ranah teknis produksi, seperti pakan ternak dan DOC. Mereka juga melakukan aktifitas budi daya, pemotongan, hingga menyalurkan ke pasar-pasar tradisional.

"Itu yang kami tidak kehendaki. Karena alur mata rantai itu jenjang-jenjang atau melalui tahapan-tahapan. Misalnya dari pabrik, harus ada distributor. Ini tidak, mereka tidak melalui alur seperti itu," jelasnya saat ditemui usai unjuk rasa di DPRD Sulsel.

Saat ini, harga daging ayam turun menjadi Rp 30 ribu per kg. Sebelumnya tembus Rp 35 ribu per kg. Harga itu dinilai wajar, karena level pedagang masih di ranah usaha mandiri rakyat. Harga kemudian dipangkas setelah perusahaan dengan modal besar menjamah tingkat pasar.

Jika dibiarkan terus-menerus tanpa adanya teguran hingga pelarangan, dikhawatirkan perusahaan dan para pemodal besar akan menguasai seluruh mata rantai perdagangan. Khususnya daging ayam di pasaran. Otomatis secara langsung pihak distributor kecil dalam hal ini peternak mandiri dan peternak rakyat terancam kehilangan lapangan kerja.

"Kalau soal kerugian, hampir semua penjual itu. Kami merasakan. Ini terjadi penurunan omzet penjualan. Jadi beberapa tahun terakhir ini omzet penjualan kami alami penurunan drastis. Bahkan sampai lima puluh persen. Itu yang paling menjadi ke khawatiran kami," tegasnya.

Kondisi ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Di awal 2000-an, perusahaan integrasi dalam hal ini perusahaan distributor besar telah membuka perusahaan budi daya sendiri.

Namun belum juga ada kejelasan dari pemerintah, terkait mekanisme yang diberlakukan bagi perusahaan yang ditopang dengan kekuatan modal besar dalam sistem pasar daging ayam. "Akhirnya apa, teman-teman dari peternak mandiri dan peternak rakyat sudah tidak mampu dengan keterbatasan modal yang dimiliki," paparnya.

Menanggapi tuntutan itu, anggota Komisi B DPRD Sulsel Selle Dalle mengatakan bakal membahas kondisi ini dengan setiap pemda di Sulsel. Dengan begitu diharapkan mampu memberikan solusi. Dewan akan mengevaluasi sejauh mana praktik yang dijalankan perusahaan tersebut dengan pemerintah.

"Jangan sampai ada indikasi monopoli dagang khusus dalam konteks pedaging dan peternak di kalangan pasar. Ini kami akan bahas nanti dalam evaluasi untuk pemerintah segera memberikan solusi," terangnya.

Jika dalam penelusuran nanti ditemukan praktik kecurangan, proses hukum tentu akan dijalankan. "Itu nanti akan beriringan dengan kebijakan yang bersifat lebih jangka panjang dan tidak pedagang di bawah," pungkasnya.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up