JawaPos Radar

KPK Kembali Panggil Dirut PJB Iwan Agung

09/08/2018, 13:45 WIB | Editor: Estu Suryowati
KPK Kembali Panggil Dirut PJB Iwan Agung
Kader Partai Golkar Eni Maulani Saragih yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/7). (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - KPK kembali memanggil Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara. Rencananya dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Namun untuk kali ini Iwan akan diperiksa untuk tersangka pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk JBK," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (9/8).

Pada pemeriksaan sebelumnya (30/7), Iwan diperiksa untuk tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

"KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pembahasan proyek pembangunan PLTU Riau 1," ujar Plh Kabiro Humas Yuyuk Andriati pada awak media, Senin (30/7).

Diketahui PT PJB merupakan pemimpin konsorsium pembangunan PLTU Riau-1. Konsorsium tersebut terdiri atas China Huadian Enginerring Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batu Bara (anak usaha Blackgold), dan PT PLN Batu Bara (PLN BB).

Sebelumnya, KPK mengeledah rumah Sofyan di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan sejak Minggu (15/7) pagi hingga petang.

Tim penyidik KPK membawa tiga koper dan empat kardus, termasuk rekaman CCTV usai menggeledah rumah Sofyan. Selain itu, lembaga ini juga sudah menggeledah rumah tersangka Eni, rumah, apartemen dan kantor Johannes, tersangka lain dalam kasus ini.

Keduanya, Eni dan Johannes telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta.

Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up