JawaPos Radar

Kepesertaan JKN-KIS di Bojonegoro Terbentur e-KTP

09/08/2018, 10:27 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
JKN-KIS
Ilustrasi KIS. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah menarget jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2019. Kini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro masih memproses verifikasi untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku sejak 2017 lalu.

Plt Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro Syaiful Rahmad mengatakan, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagian besar masih menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). "Target tahun depan seharusnya sudah terintegrasi semua ke JKN-KIS," kata Syaiful, Kamis (9/8).

Per Juni 2018, jumlah penerima Jamkesda yang sudah terintegrasi dengan BPJS dan mendapat SK Bupati sebanyak 7.141 jiwa. Jumlah tersebut dari proses verifikasi sebanyak 7.496 jiwa. Sedangkan total penerima ada 163.190 jiwa. "Yang tidak terintegrasi ini karena ada yang sudah meninggal, pindah alamat dan double," terangnya.

Dalam proses verifikasi ditemukan banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan untuk mendapat JKN-KIS, penerima harus memiliki KTP elektronik atau e-KTP. "Selama proses verifikasi layanan jaminan kesehatan masih berjalan," ungkapnya.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan dana sebesar Rp 32,2 miliar untuk Jamkesda. Anggaran tersebut untuk mengcover biaya pengobatan bagi penerima Jamkesda di tiga RSUD di Bojonegoro. Yakni, RSUD Sosodoro Djati Koesoemo, RSUD Padangan dan RSUD Sumberejo.

"Termasuk ada RS di Surabaya yang sudah kerja sama untuk merujuk pasien. Anggaran Jamkesda yang disediakan sekarang tinggal Rp 790 juta. Sehingga pada akhir tahun menambah anggaran lagi," ujarnya.

Sedangkan untuk penerima yang sudah terintegrasi, Pemkab Bojonegoro menganggarkan biaya sebesar Rp 2,8 miliar. Anggaran itu untuk membayar premi sebesar Rp 23 ribu per jiwa per bulan. "Antara Jamkesda dan JKN-KIS ini kelasnya sama. Kelas tiga," tutup Syaiful.

(yud/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up