JawaPos Radar

OJK Terbitkan Izin Perusahaan Efek Daerah, Ini Bentuknya

08/08/2018, 18:15 WIB | Editor: Saugi Riyandi
OJK Terbitkan Izin Perusahaan Efek Daerah, Ini Bentuknya
OJK (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan rancangan peraturan OJK (POJK) tentang perizinan perusahaan efek daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menjelaskan, perusahaan efek yang dimaksud sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.

"Satu perusahaan efek harus kerja sama dengan satu anggota bursa, enggak boleh lebih," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (8/7).

Hoesen menekankan, seperti dalam pasal 17 rancangan beleid tersebut, perusahaan efek dilarang dimiliki oleh asing baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali kepemilikan melalui emiten. Menurutnya, aturan tersebut bertujuan untuk memberikan peluang kepada perusahaan efek domestik.

"Jangan dong. Itu rezekinya orang domestik. Kalau asing jadi anggota bursa saja," tuturnya.

Nantinya, perusahaan efek daerah akan dikategorikan dalam tiga kategori kegiatan usaha (PEDKU). OJK juga mengatur batasan modal disetor dan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) untuk setiap kelompok PEDKU.

PEDKU 1, hanya dapat melakukan kegiatan usaha transaksi efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain. Kategori ini wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 7,5 miliar dan MKBD Rp 5 miliar.

PEDKU 2, hanya dapat melakukan kegiatan usaha transaksi efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain. Selain itu mereka dapat melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek dengan pembatasan sumber pembiayaan tidak boleh tidak boleh berasal dari utang. Kategori ini wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 15 miliar dan MKBD Rp 10 miliar.

PEDKU 3, hanya dapat melakukan kegiatan usaha transaksi efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain. Mereka juga diperbolehkan melakukan kegiatan pembiayaan transaksi efek dengan pembatasan sumber pembiayaan utang maksimal 5 kali dari MKBD. Kategori ini wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 30 miliar dan MKBD Rp 25 miliar. Hoesen menuturkan, saat ini OJK tengah mematangkan rencana tersebut.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up