JawaPos Radar

Sidang PTUN, Bupati Limpahkan Kasus ke Bagian Hukum

08/08/2018, 17:20 WIB | Editor: Budi Warsito
Sidang PTUN, Bupati Limpahkan Kasus ke Bagian Hukum
Hamka menunjukkan gugatannya kepada Bupati Malang yang diajukan ke PTUN. (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kasus gugatan mantan Kepala SMPN 4 Kepanjen, Suburiyanto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada Bupati Malang, Rendra Kresna, memasuki babak baru.

Sidang perdana telah digelar di PTUN Surabaya, Selasa (7/8) lalu. Sidang tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Suburiyanto, Hamka SH dan dua perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang.

Hamka menjelaskan, ada beberapa revisi bagi mereka pihak penggugat. Diantaranya yaitu, perbaikan kuasa dengan menambahkan beberapa kewenangan tindakan.

"Misalnya saja seperti menerima jawaban, menghadiri persidangan persiapan, serta menerima duplik," jelas Hamka, Rabu (8/8).

Pihak Subur mencatat, juga terdapat beberapa revisi terkait dengan surat kuasa. Dalam sidang persiapan kemarin, Bupati Malang, Rendra Kresna selaku pihak tergugat masih belum menyertakan surat kuasa.

Lanjut dia, namun atas persetujuan dari pihak penggugat, keberadaan surat kuasa tersebut untuk sementara digantikan dengan menggunakan surat rekomendasi atau disposisi dari bupati.

Alasannya, karena yang bersangkutan tidak hadir sendiri dalam persidangan. Dari aspek materi gugatan, hakim pemimpin juga meminta Hamka untuk mengubah beberapa poin gugatan.

Salah satunya, tentang dasar hukum gugatan yang sebelumnya menggunakan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, menjadi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tetang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

"Sidang lanjutan 18 Agustus nanti. Agendanya perbaikan gugatan untuk kami dan penyerahan surat kuasa oleh pihak bupati," jelas Hamka.

Sementara itu Bupati Malang, Rendra Kresna menuturkan bahwa, pihaknya telah mengirimkan delegasi guna mengikuti sidang tahap pertama atas gugatan Suburiyanto di PTUN.

"Agendanya baru pemeriksaan berkas, masih belum masuk pada materi yang lebih mendetail," kata dia.

Rendra menyebut, agenda persidangan yang dijalankan saat ini tak ubahnya penanganan pada sengketa yang melibatkan pemerintah lainnya. Pembentukan tim hukum sudah pasti seperti yang sudah mereka laksanakan dalam kasus di pengadilan negeri maupun PTUN lainnya.

Untuk itu, pihaknya telah mendelegasikan tim dari Bagian Hukum Pemkab Malang. Yang artinya penanganan terhadap gugatan Suburiyanto ini akan ditangani oleh kuasa hukum dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, kasus ini merupakan buntut dari diberhentikannya mantan Kasek SMP Negeri 4 Kepanjen tersebut dari jabatannya. Alasannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Subur tidak lagi dianggap cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah.

Hingga akhirnya terhitung sejak tanggal 6 Juli lalu Subur dipindahkan sebagai guru biasa di SMP Negeri 1 Kepanjen.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up