JawaPos Radar

Didesak Segera Putus Gugatan Perindo, MK: Itu Hal Biasa

08/08/2018, 13:39 WIB | Editor: Imam Solehudin
Mahkamah Konstitusi
Hingga kini Mahkamah Konstitusi belum menentukan kapan akan memutus ujia materi terkait Undang-Undang Pemilu yang dilayangkan Perindo. (Dok.JawaPos)
Share this

JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) sampai saat ini belum juga menyidangkan gugatan uji materi Pasal 169 (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini karena masih fokus pada gugatan Pilkada yang akan diputus pada Kamis (9/8) besok.

"Hari ini kami membahas secara internal perkara Pilakada, karena MK besok akan memutus," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada JawaPos.com, Rabu (8/8).

Meski pengacara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Irman Putra Sidin mendesak segera memutus gugatan yang dilayangkan oleh Partai Perindo, Fajar menyebut MK mempunyai pertimbangan kapan akan memutusnya.

"Para pihak biasa meminta MK untuk memutus cepat tapi MK punya pertimbangan, memutus tanggal berapa pun MK punya pertimbangan, tanggal 10 Augustus untuk memutus bukan batas MK harus memutus, wajib memutus nggak ada," ucap Fajar.

Sampai saat ini, lanjut Fajar, MK belum mengagendakan kapan akan menyidangkan terkait masa jabatan Wakil Presiden. "Belum ada agenda untuk itu," tutur Fajar.

Lebih lanjut, Fajar menuturkan desakan segera memutus perkara uji materi merupakan hal biasa di ranah konstitusi. "MK punya pendirian dan pertimbangan sendiri kapan pun akan memutus," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengacara JK, Irman Putra Siddin meyakini lembaga konstitusi akan segera memutus uji materi yang dilayankan Partai Perindo meski dalam detik terakhir masa pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

"Selama perjalanan sejarah MK, itu MK tidak pernah tidak hadir disaat negara ini membutuhkan, MK akan selalu hadir meski itu mungkin di detik-detik terakhir," harap Irman.

Irman tidak meyakini bahwa uji materi Pasal 169 (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan diputus secara normal dalam waktu tiga bulan.

"Itu dalam keadaan normal (tiga bulan), tapi ini ada kebutuhan mendesak, pernah dua kali ada putusan," jelas Irman.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up