JawaPos Radar

Bisa Ganggu Produksi

Kalangan Asosiasi Minta Pemerintah Cermati Masalah Kekeringan

08/08/2018, 08:52 WIB | Editor: Mochamad Nur
Kalangan Asosiasi Minta Pemerintah Cermati Masalah Kekeringan
Ilustrasi kekeringan yang bisa memengaruhi produksi pertanian (Dok.Sumeks/JPG)
Share this image

JawaPos.com - Kalangan asosiasi di sektor pertanian mengingatkan potensi kekeringan yang bisa mengganggu produksi dan mempengaruhi ketersediaan stok pangan nasional. Pasalnya, kekeringan yang terjadi saat ini dinilai lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Masalah kekeringan perlu diwaspadai pemerintah. Dari hasil kajian kami, data yang sebagian sudah terkumpul itu di Jawa Timur, itu yang terdampak kekeringan sekitar 15-50%. Tapi, itu baru di sebagian wilayah,” ujar Dwi Andreas, Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di Jakarta, Selasa (7/8).

Kekeringan tersebut terutama berdampak pada wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur irigasi yang minim, baik sawah tadah hujan maupun daerah yang infrastruktur irigasinya sudah berkurang. Dwi pun memprediksi, berdasarkan berbagai data yang ia kumpulkan, kekeringan tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sehingga, akan memberikan ancaman terhadap produksi, terutama padi dan jagung,” serunya.

Dwi mengingatkan kekeringan bisa menyebabkan penurunan produksi antara 20-60% dibandingkan produksi pada masa normal. Dwi sendiri mengkritisi data produksi proyeksi produksi sejumlah komoditas dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia mencontohkan soal klaim Menteri Pertanian yang menyebutkan produksi beras cukup besar pada Januari – Maret 2017 yakni mencapai 15,6 juta ton. Rinciannya, produksi pada Januari sebesar 2,8 juta ton, Februari 5,4 juta ton, dan Maret 7,4 juta ton.

“Januari itu kami melakukan studi, stok gabah petani di jaringan kami itu kosong sama sekali. Itulah mengapa harga di Januari tinggi. Lalu Februari itu baru mulai masuk masa puncak panen raya. Kalau di jaringan kami, puncak panen raya itu sekitar April,” kata Dwi.

Kurangnya akurasi data menyebabkan kebijakan terkait beras menjadi tak tepat. Padahal, prediksi soal menyusutnya pasokan hingga menyebabkan lonjakan harga sudah disampaikan Dwi jauh-jauh hari. Prediksi tersebut disusun berdasarkan serangan hama di 19 kabupaten yang menyebabkan produksi akan lebih rendah dibandingkan 2016.

Sementara itu, Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sejumlah daerah telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrim atau lebih dari 60 hari, hingga daerah tersebut perlu diwaspadai terjadinya kekeringan.

Daerah tersebut adalah Sape, NTB, yang tidak mengalami hujan selama 112 hari. Disusul Wulandoni, NTT, selama 103 hari; Bali 102 hari; Kawah Ijen, Jatim, 101 hari; Bangsri, Jateng, 92 hari; DIY tepatnya di Lendah dan Srandakan 82 hari.

Daerah lain yang juga perlu diwaspadai ancaman kekeringan karena hanya memiliki curah hujan rendah di bawah 55 milimeter, yaitu sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Maluku Utara, bagian selatan Papua Barat dan Papua sekitar Merauke. BMKG pun memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan September 2018.

“Terkait stok pangan, kita juga masih belum melihat apakah betul produksi panen pertama tahun ini, yakni Maret-Mei kemarin, bisa menggantikan penurunan produksi musim panen kali ini,” tutur Pengamat Pertanian dari IPB tersebut.

(nas/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up