JawaPos Radar

Dinkes Jatim Janjikan Pengkajian Peraturan BPJS yang Baru

08/08/2018, 06:50 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
BPJS Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan melakukan pengkajian lebih mendalam atas dikeluarkannya peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan melakukan pengkajian lebih mendalam atas dikeluarkannya peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Kesehatan. Aturan yang dimaksud seperti pembatasan layanan operasi katarak yang hanya menjamin apabila visus mata pasien kurang dari 6/18 preoperatif.

Kepala Dinkes Jatim, Kohar Hari Santoso mengatakan, upaya ini dilakukan guna memastikan dampak yang ditimbulkan dari peraturan baru tersebut. Apalagi, Visus (ketajaman atau kejernihan) yang dijadikan sebagai acuan itu sangat relatif, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan problem baru dalam mengatasi katarak.

"Seperti kriteria pembatasan itu yang perlu kita cermati. Visus itu kan relatif," kata Kohar di kantor DPRD Jatim, Surabaya, Selasa,(7/8).

Kohar mengungkapkan, jumlah masyarakat katarak di Jatim ini cukup tinggi. Setidaknya, ada 250 ribu kasus katarak yang menimpa masyarakat Jatim. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 180 ribu yang usai dioperasi.

"Ada sekitar 70 ribu masyarakat terkena katarak yang belum tertangani. Ini perlu dipelajari sejauh mana dampak pembatasan itu," imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Kohar, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif kepada pihak-pihak rumah sakit mengenai penyesuian penerapan peraturan baru tersebut. Ia berharap, kebijakan PBJS itu tidak berdampak pada upaya penurunan mata katarak di Jatim.

"Sampai sekarang masih berjalan baik. Tapi, kami terus melakukan koordinasi dengan rumah sakit terutama mengenai peraturan baru ini," pungkasnya.

(mkd/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up