JawaPos Radar

Rencana Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Makassar, Ini Sikap Polda

07/08/2018, 17:48 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Rencana Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Makassar, Ini Sikap Polda
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani (Sahrul Ramadhan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Riak deklarasi 2019 Ganti Presiden menjalar ke Makassar. Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengagendakan bakal melakukan deklarasi pada Minggu (12/8) mendatang. Deklarasi rencananya akan digelar di Monumen Nasional Mandala, Jalan Jendral Sudirman, Makassar.

Sejumlah deklarator nasional 2019 Ganti Presiden, di antaranya Neno Warisman dan musisi John Sang Alang, dijadwalkan hadir memeriahkan acara. Ketua FUIB Sulsel, Ustaz Mukhtar Daeng Lau mengungkapkan puluhan ribu massa akan terlibat dalam perhelatan akbar itu.

"Insya Allah, kami sudah melakukan koordinasi dengan semua perwakilan aktivis di sejumlah daerah, mereka sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir dan memeriahkan deklarasi ini," ujarnya yang juga sebagai ketua panitia penyelenggara, saat dikonfirmasi, Selasa (7/8).

Deklarasi ini disebutkan dipelopori oleh puluhan kelompok aktivis Islam yang berhimpun di bawah FUIB Sulsel dan didukung oleh sebagian besar organisasi masyarakat (Ormas) Islam.

Mukhtar menegaskan penyelenggaraan deklarasi murni inisiatif dari kalangan masyarakat bawah. Dia menegaskan, sama sekali bukan pesanan dari kelompok partai politik tertentu.

"Ini murni kehendak masyarakat yang ingin melihat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik melalui momentum Pemilihan Presiden tahun depan," tegasnya.

Berdasarkan informasi dari tim panitia seusai melakukan rapat sejak Jumat (3/8), hingga saat ada sekitar 40 lembaga ormas dan perwakilan kelompok Islam yang menyatakan kesediaannya untuk bergabung.

Beberapa di antaranya seperti Laskar Pemburu Aliran Sesat (LPAS), Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), Forum Arimatea, serta Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Sulsel.

Menanggapi rencana deklarasi itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengungkapkan, pihaknya sejauh ini belum menerima laporan hingga surat pemberitahuan izin deklarasi nantinya.

"Belum ada pemberitahuan baik secara administrasi belum juga kita terima," kata Dicky.

Pun, jika surat pemberitahuan masuk paling lambat tiga hari sebelum deklarasi digelar, pihaknya bakal mengkaji apakah deklarasi dapat mengganggu bahkan memperkeruh suasana atau tidak.

"Kita belum bisa menyatakan sikap seperti apa tapi nantinya kita akan kaji dulu, tujuan deklarasi ini akan sejauh mana, nanti kita akan kaji kalau sudah masu," pungkasnya.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up