JawaPos Radar

Kekeringan, Pemda DIJ: Belum Perlu Kenaikan Status

07/08/2018, 16:42 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Kekeringan, Pemda DIJ: Belum Perlu Kenaikan Status
ILUSTRASI. Bencana kekeringan yang ada di Gunungkidul, DIJ. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bencana kekeringan yang menerpa wilayah di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) masih bisa diatasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masing-masing. Status darurat dirasa belum perlu diberlakukan di tingkat provinsi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ, Biwara Yuswantara mengatakan, dari laporan BPBD di 3 kabupaten, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul sampai saat ini droping air bersih terus berjalan.

"Sesuai permintaan yang masuk dan jadwal yang direncanakan. Sampai saat ini yang utama penanganan masih oleh BPBD Kabupaten," katanya, Selasa (7/8).

Penetapan status Tanggap Darurat Kekeringan di Kulon Progo tentu atas dasar kondisi dan kapasitas di sana. Sementara level di provinsi belum ada status tersebut.

"Karena yang lain masih bisa mengcover dengan anggaran yang disiapkan (reguler) dan BMKG belum memberi rekomendasi khusus terkait musim kemarau ini," ucapnya.

Sementara, Kepala Seksi Logistik dan Peralatan BPBD DIJ, Enaryaka menambahkan, bencana kekeringan sampai saat ini masih bisa dihandle masing-masing kabupaten.

"Provinsi melalui dinas sosial diambil dari Anggaran APBD dan bila kurang, di APBD siap suport. BPBD DIJ sudah koordinasi instansi terkait juga melalui tim reaksi cepat melakukan droping air," ucapnya.

Untuk diketahui, di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 116.216 jiwa yang mengalami kekurangan air bersih saat ini. Mencakup 11 kecamatan dan 54 desa.

Sementara di Kulon Progo dirasakan di 8 kecamatan, yaitu Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Nanggulan, Sentolo, Pengasih dan Lendah. Terdiri dari 32 Desa, serta 109 Padukuhan.

Keseluruhan yang merasakannya ada 3.015 KK. Namun ketika dalam 2 bulan ke depan masih belum turun hujan, diprediksi akan bertambah menjadi 4 ribu KK yang kekurangan air bersih.

"Masukan saja bagi instansi terkait, agar mulai mengantisipasi beberapa wilayah akibat kekurangan air bersih. Terutama wilayah yang tadah hujan, atau airnya hanya mengandalkan dari curah hujan," kata kata Djoko Budiyono, Kepala kelompok data dan informasi Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jogjakarta.

(dho/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up