JawaPos Radar

Urgensi Mengawasi Perilaku Politik Kontestan Pemilu

Doni Yusri*

07/08/2018, 14:26 WIB | Editor: Imam Solehudin
KPU
Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)
Share this

Suasana menuju Pemilu 2019 sadar atau tidak didominasi oleh isu pemilihan presiden-wakil presiden, dibanding pemilihan legislatif. Bahkan, wacana yang banyak berkembang seolah-olah akan berhadapan dua kandidat, layaknya pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2014 silam.

Tak hanya itu, saat proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden saat sekarang pun, situasinya lebih mengerucut lagi pada siapa sosok yang layak untuk dijadikan calon presiden. Konsekuensi dari semua itu mulai menekan partai-partai politik yang akan bertarung di 2019 nanti untuk melakukan koalisi.

Dan pada ujungnya mereka akan berebut suara secara koalisi dan secara sendiri. Kontestasi tersebut mau tidak mau akan juga berimbas bagaimana perilaku partai politik dan kandidat yang mereka usung untuk mempengaruhi preferensi pilihan pemilih.

Seperti yang jamak diketahui bahwa pemilihan umum merupakan peristiwa politik yang tidak biasa. Tentu saja ketidakbiasaan ini akan juga berpengaruh terhadap perilaku komunikasi politik yang juga tidak biasa yang sedang dibangun.

Meskipun seandainya komunikasi yang dilakukan secara individual maupun secara partai politik adalah komunikasi biasa, namun dalam situasi politik yang tidak biasa, maka bisa jadi yang terlihatpun adalah komunikasi berdasarkan kepentingan pelakunya.

Lalu bagaimana sebaiknya pengawasan pemilu dilakukan? Terlebih di era saat ini, pesan-pesan yang berjalan begitu cepat karena dampak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Menyulam Perilaku Politik

Dalam teori komunikasi dikenal beberapa unsur seperti penyampai pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) selain pesan itu sendiri (messages). Penyampai pesan tentunya menginginkan bahwa setiap kata, sikap, dan perilakunya dapat diikuti oleh penerima pesan.

Hampir bisa dikatakan bahwa perilaku yang ditampilkan adalah perilaku yang tidak murni tanpa kepentingan. Jika mengacu pada teori-teori perilaku maka pada saat pemilihan umum perilaku yang ditampilkan merupakan perilaku kebersamaan (collective behaviour).

Perilaku yang akan memberikan dampak mempengaruhi ke pihak lain termasuk pemilih. Perilaku kebersamaan ini berbeda dengan perilaku non sosial, yang tidak memberikan dampak apa-apa.

Jika mengikuti kemana arah koalisi yang dibangun oleh paprol dan siapa capres dan cawapres yang mereka dukung, setidaknya menjahit bagaimana pola perilaku komunikasi politik kontestan pemilu akan dikenali dengan mudah dan cepat.

Ini dengan catatatan, tidak terjadi proses kanibalisme politik. Namun sekali lagi, bahwa pemilu adalah peristiwa politik perebutan kekuasaan. Sudah barang tentu komunikasi politiknyapun berdasarkan kekuasaan dan perilaku-perilaku elite politik.

Sikap-sikap politik yang mudah cair dan mudah juga saling berhadapan dikhawatirkan akan memunculkan kegaduhan yang tidak menentu. Perilaku ini jika tidak diantisipasi akan memberikan dampak destruktif pada situasi yang ada.

Individu-individu akan bergerak liar sesuai kepentingganya. Setidaknya ada empat tingkatan perilaku politik yang saling melengkapi dan mendorong antar level perilaku politik tersebut.

Pada level perilaku politik paling rendah (social contagion), individu diluar kontestan pemilu pada umumnya acuh dengan peristiwa politik yang terjadi, hingga pada kondisi tertentu mereka akan dipengaruhi oleh komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik atau kandidat perorangan yang berkepentingan secara kekuasaan. Baik lewat komunikasi interpribadi maupun melalui kekuatan jaringan tim suksesnya.

Pada tingkatan ini, pengawasan yang dilakukan lebih pada ujaran atau tindakan kebencian. Sebab biasanya, pesan-pesan komunikasi lebih ditekankan pada preferensi pemilih untuk memilih A, tidak memilih B dan seterusnya.

Pada level berikutnya dari perilaku politik, dikenal yang namanya collective excitement.

Di level ini, sudah terbentuk ikatan emosi bersama antarindividu. Ada kecenderungan yang sama dari sekelompok masyarakat untuk menetapkan pilihannnya pada kandidat tertentu.

Kebersamaan emosi ini sewaktu-waktu akan meluap jika mereka merasa bahwa pilihannnya harus diikuti oleh indovidu lain atau kelompok lain. Kewaspadaan pengawasan tentu saja perlu diarahkan pada tindkan-tindakan kelompok yang tidak terkendali.

Amarah massa haruslah diredam sejak awal jika ada temuan-temuan atau laporan kecurangan agar tidak membesar menjadi tindakan massa.

Jika kekecewaan massa yang memiliki kesamaa perspesi dan pilihan berbuah pada tindakan fisik, maka perilaku ini sudah dapat dikelompokkan menjadi perilaku ketiga yakni milling.

Perilaku politik yang wujudnya tidak lagi berupa kekecwaan secara emosi tapi sudah ditumpahkan secara fisik.

Pengelolaan isu secara cepat dan tepat, klarifikasi isu, klarifikasi penangan sengketa, proses penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi baik berdasarkan pengamatan langsung maupun laporan perlu ditegakan dan disosialisasikan secara luas.

Jika persoalan tidak secara cepat direspon dan diselesaiakan maka dikhawatrikan akan melahirkan perilaku politik ke empat (circular reakction), dimana yang dikhawatirkan bukan saja perilaku saling merespon yang begitu mudah dan sangat sensitive.

Tapi perilaku saling merespon pada tingkatan paling tinggi ini seringnya tidak berdasarkan kematangan berpikir dan bersikap. Massa mudah meletup hanya dengan sentuhan isu atau hal-hal yang sebetulnya sangatlah remeh temeh.

Penguatan komunikasi dan kerjasama antar penyelenggara pemilu kepada pihak-pihak yang berkentingan dalam pemilu harus secara intensif dan saling terbuka dilakukan. Karena respon yang cepat dan terpercaya merupakan factor kunci dalam kaitan dengan perilaku politik.

Selain pengawasan dan penangan konflik pemilu yang cepat dan tepat. Badan pengawasa dan panitia pengawas perlu merangkul berbagai kelompok-kelompok sosial yang tumbuh di masyarakat. Di era digital ini gossip yang menyebar akan dengan mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat sekalipun jangkuan geografisnya tidak saling berdekatan.

Merancang Strategi Pengawasan

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sudah jelas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jika mengacu pada peraturan tersebut maka Bawaslu dalam menjalankan visi dan misinya untuk terciptanya pemilu yang demokratis harus memperkuat kordinasi dan kerjasama dengan dua lembaga yang tersebut di atas.

Satu keharusan, Bawaslu bersama kedua lembaga penyelenggara pemilu lannya menjalankan dan mengawal pemilu tahap demi tahap.

Diluar kerjasama dengan dua penyelenggara pemilu di atas, Bawaslu sebaiknya melakukan kordinasi dan kemitraaan dengan pemerintah daerah, organisasi pemantau pemilu, lembaga-lembaga survey, lembaga-lembaga masyarakat, komunitas masyarakat, hingga organisasi mahasiswa dan pelajar.

Berkolaborasi dengan kelompok masyarakat berupa komunitas dan organisasi kemahasiswaan dan pelajar. Seiring dengan pergeseran generasi maka perilaku setiap generasi pun ikut bergeser, sebagai akibat dari perkembangan aspek-aspek kehidupan terutama dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Satu dekade terakhir, tumbuh kelompok-kelompok sosial yang dikenal dengan sebutan komunitas. Kelompok sosial atau komunitas ini lahir karena anggotanya memiliki hobi atau kebiasaan yang sama.

Sebut saja komunitas motor, komunitas pecinta naik gunung, komunitas memasak, komunitas hobi minum kopi, dan lain-lain sebagainya. Sekalipun jarang ditemukan adanya aturan main yang kaku yang termaktub dalam AD ART secara tertulis, komunitas-komunitas tersebut memiliki aturan main sendiri, bahkan ada ikatan motivasi in grup yang kuat.

Lalu, apa kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu? Badan pengawas pemilu perlu juga merangkul komunitas ini untuk menjadi bagian dalam mengawasi jalannya pemilu sesuai dengan salah satu misi Bawaslu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Semakin luas keterlibatan masyarakat dan semakin luas jaringan dengan masyarakat yang dibangun Bawaslu, maka semakin mudah Bawaslu untuk menjalankan misi lainnya meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Sehingga perilaku-perilaku politik yang menyimpang bisa diminimalisir atau atau bahkan dieliminir. Sama halnya dengan merangkul kelompok-kelompok sosial masyarakat, badan pengawas pemilu pun sebaiknya menjadikan organisasi kemahasiswaan dan pelajar sebagai patner untuk sinergitas pengawasan pemilu yang partisipatif, dan menghindari perilaku-perilaku politik yang mengarah pada suasana pemilu yang tidak sehat.

Baik kelompok-kelompok sosial maupun organisasi kemahasiswaan dan pelajar pada umumnya adalah kelompok masyarakat dengan umur muda. Usia dimana independensi dan kekritisan dalam sikap sangat potensial untuk membantu kerja dan tugas Bawaslu.

Pada prinsipnya, Bawaslu atau Panwaslu tidak perlu mengambil jarak dengan siapapun baik secara personal maupun organisasi. Namun, setiap anggota atau panitia pengawas pemilu harus tahu peran dan kerja pengawasan mereka untuk terhindar dari praktek-praktek kecurangan dalam pemilu.

Sebagai contoh, setiap peserta pemilu baik individual maupun organisasional akan memainkan peran negosiasi mereka ke siapa saja termasuk panitia pengawas untuk mencapai tujuannya.

Di titik ini panitia pengawas tidak perlu membuat garis demarkasi ‘’kita dengan kalian’’, akan tetapi justru sebaliknya menjadikan peserta sebagai ‘’kawan’ untuk pemilu yang bersih.

Karenanya, mekanisme kordinasi perlu dibuat aturan mainnya, salah satunya pola-pola pelaporan harian dan keterbukaan dalam menyampaikan pesan-pesan yang dihadapi atau ditemukan di lapangan.

Artinya ketika menemukan atau menghadapai adanya kecurangan dan pelanggaran, saat itu juga panitia pengawas melaporkan dan menyelesaikan sengketa. Ini sekadar menunjukan strategi pengelolaan kordinasi agar terhindar dari permaianan atau jebakan kepentingan peserta pemilu yang curang.

Termasuk panitia pengawas perlu memiliki strategi tersendiri menyikapi gaya dan bentuk komunikasi dengan keluarga. Terutama jika ada anggota keluarga yang menjadi kontestan pemilu.

Moralitas dan integritas perlu dijalankan sekalipun dengan orang-orang terdekat. Karenanya, memperkuat pola komunikasi, pengelolaan organisasi, dan treatment kerjasama intra organisasi dan interorganisasi penyelenggara pemilu adalah kunci bagi seorang panitia pengawas.

Tujuannya untuk dapat menjalankan peran, tugas, dan fungsinya selama berlangsungnya pemilihan umum dan dapat mengantisipasi perilaku politik seperti yang dijelaskan sebelumnya.

*Penulis adalah Dosen Institut Pertanian Bogor dan Pegiat Forum Alumni (FAN) IPB

(mam/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up