JawaPos Radar

Bukan Karena Mualaf, Ini Penyebab Arnita Kehilangan Beasiswa

07/08/2018, 14:45 WIB | Editor: Estu Suryowati
Bukan Karena Mualaf, Ini Penyebab Arnita Kehilangan Beasiswa
Ombudsman RI memberikan rekomendasi kepada Pemkab Simalungun untuk membuat program BUD menjadi lebih akuntabel, Selasa (7/8). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ombudsman RI telah menyatakan terjadi maladministrasi dalam kasus pencabutan beasiswa terhadap mahasiswa Intitute Pertanian Bogor (IPB) Arnita Rodelina Turnip. Namun pada awal mula kasus ini terbuka ke publik, dugaan yang muncul yakni beasiswa Arnita dicabut karena ia menjadi mualaf.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar membantah pencabutan beasiswa Arnita terjadi lantaran yang bersangkutan menjadi pemeluk Islam. Dari temuannya insiden ini terjadi karena Pemkab Simalungun malakukan pengabaian hukum.

"Saya nggak menjawab itu. Tapi temuan kami kan sudah jelas tadi pengabaian kewajiban hukum. Itu yang tejadi," ujar Abyadi di Gedung Ombudsman RI Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8).

Sementara itu, Abyadi menegaskan bahwa masalah Arnita ini telah diselesaikan. Seperti pembayaran uang kuliah yang sudah dilunasi, dan telah adanya penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman ke Pemkab Simalungun.

"Semalam sudah diselesaikan. Semua sudah transfer semua (biaya kuliah). Ini sudah clear dengan penyerahan LAHP di atas. Ini semua sudah clear nggak ada soal SARA," tegasnya.

Lebih jauh Abyadi mengatakan persoalan Arnita ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah. Sebab jika birokrasi tidak dijalankan dengan baik, maka dapat berpotensi terjadinya maladministrasi.

"Saya kira ini persoalannya jadi pelajaran buat kita semua, buat Pemkab. Tadi Pak Ketua Ombudsman sudah mengatakan bahwa menyelenggarakan birokrasi emang harus hati-hati supaya terhindar dari penyimpangan-penyimpangan maladministrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman telah mengeluarkan LAHP dalam perkara pencabutan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Abyadi mengatakan, pengabaian hukum yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun berupa tidak adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas. Bahkan mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) tidak tahu jika harus mengajukan surat pencairan dana beasiswa setiap semester.

"Yang kami temukan dari hasil pemeriksaan kami itu bahwa ternyata tidak ada SOP yang diketahui oleh mahasiswa secara keseluruhan, bahwa mereka harus membuat surat permohonan pencairan dana ketika mereka akan membayar uang kuliah. Di situ persoalannya," pungkasnya.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up