JawaPos Radar

Komnas HAM Minta Kejagung Lanjutkan Berkas Penyelidikan Lembaganya

06/08/2018, 21:26 WIB | Editor: Kuswandi
Komnas HAM
Sejumlah Komisioner Komnas HAM saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/ Komisioner Pendidikan & Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara menyebut prinsip dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu harusnya melalui konstitusi yudisial. Maksud Yudisial disini ialah publik harus mengetahui perihal kronologi kejadian, pelaku lapangan, juga komandan yang bertanggungjawab jawab dalam kasus pelanggaran HAM berat ini.

"Apa konpensasi kepada para korban. Di uji lewat pengadilan itu yang diamanatkan UU kepada Komnas HAM hanya membantu tugas penyelidikan," ujarnya di kantornya, Senin (6/8).

Senada dengan Beka, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam menyebut pihak Komnas HAM hanya sebatas penyelidikan, sehingga tinggal kejaksaan agung yang melanjutkan.

"Komnas udah menyelesaikan berkas dari 15 tahun lalu, itu bukan berkas kemarin sore. Jadi tinggal Kejaksaan Agung yang melanjutkan (tahap penyidikan)," tukasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Gabungan Terpadu sebagai upaya pengungkapan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Komnas HAM menolak untuk bergabung dengan tim tersebut. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab menyebut ada beberapa hal yang membuat lembaganya menolak. Komnas HAM menyebut tidak bisa bergabung dengan Tim Gabungan terpadu yang dibentuk Menkopolhukam karena tidak sesuai fungsi yang diberikan UU kepada Komnas HAM.

"Kami Komnas HAM menyatakan pada Menkopolhukam perihal pembentuk tim gabungan tidak bisa bergabung karena berdasarkan Undang-Undang," ungkapmya saat ditemui, di kantornya, Senin (6/8).

Amir juga menyatakan walau menghormati adanya rencana pembentukan tim tersebut tetap saja lembaganya tidak bisa terlibat. Karena penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu harus berdasarkan UU dan yang jelas dasar hukumnya.

"Jadi mekanisme berdasarkan instrumen dan mekanisme yang telah ada tidak berdasarkan mekanisme yang belum jelas dasar hukumnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Komnas HAM lebih ingin jika pemerintah lebih baik memperhatikan korban pelanggaran HAM berat selama mekanisme hukum atas pelanggaran HAM berat yang belum ditentukan.

"Kami mendesak pemerintah memperhatikan korban pelanggaran HAM berat," tutupnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up