JawaPos Radar

Perkara Dilimpahkan, Zumi Zola Segera Hadapi Persidangan

07/08/2018, 01:00 WIB | Editor: Kuswandi
Zumi Zola
Zumi Zola saat akan menjalani penahanan perdana (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum (tahap dua) terhadap Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Pelimpahan ini dilakukan berkaitan dengan dugaan kasus suap terkait pengesahan RAPB Provinsi Jambi tahun 2017 dan tahun 2018 serta kasus penerimaan Gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ZZ terhadap dua perkara yakni perkara suap dan gratifikasi," ungkap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/8).

Gedung KPK
Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Yuyuk mengatakan, karena Zumi di tahan di Rutan C-1 (KPK gedung lama), maka tidak ada pemindahan penahanan. Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta.

Hingga hari ini, total sudah 63 orang saksi yang telah diperiksa untuk gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR, sedangkan suap perkara RAPBD JAMBI sudah ada 16 saksi.

Namun, dia belum merinci saksi berasal dari pihak mana saja dan sudah berapa kali terdangka ZZ menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka. Penetapan tersangka dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

Dalam kasus suap ini, Zumi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Zumi juga telah menyandang status sebagai tersangka serta telah ditahan KPK.

Dia menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan dijerat dengan dengan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up