JawaPos Radar

Pilpres 2019

MUI Tak Mau 'Umat' Jadi Komoditas Monopoli Kelompok Tertentu

06/08/2018, 18:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
MUI Tak Mau 'Umat' Jadi Komoditas Monopoli Kelompok Tertentu
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamssudin (Tengah, Berbatik merah) Usai Melakukan Rapat Pleno Bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah anggota dewan pertimbangan MUI lainnya di Kantor MUI, Jakarta, Senin (6/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Jelang Pemilu 2019, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta agar konsep keumatan dalam berpolitik tidak dipandang sempit. Sebaliknya, konsep keumatan harusnya dapat dipandang lebih luas.

Demikian ia sampaikan setelah rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI ke-29, pada Senin (6/8). Sebagai informasi, 70 dari 99 anggota Dewan Pertimbangan MUI merupakan ketua umum organisasi kemasyarakatan (ormas). Sisanya, tokoh perorangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Konsep keumatan itu tidak boleh disempitkan. Tidak (boleh) direduksi hanya kepada sejumlah dari umat Islam," kata Din usai rapat.

Dia menambahkan, label umat tak melulu dari parpol yang notabene berbasis massa Islam, ataupun berideologi Islam. Pasalnya, di antara penduduk pemeluk Islam, banyak juga dari mereka yang tak memilih parpol Islam.

"Tidak semua umat Islam itu berada di parpol-parpol Islam dan parpol berbasis massa islam. Bahkan menyebar di banyak parpol, termasuk juga yang tidak menggunakan nama Islam," ungkapnya.

"Di Golkar, Hanura, Nasdem, Demokrat, PDIP dan juga partai partai baru," sambungnya.

Atas dasar itu, ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak termakan informasi yang selalu mengatasnamakan umat Islam. Sebab, 'umat Islam' yang demikian itu ada kemungkinan telah direduksi.

Dia juga tidak setuju jika partai berbasis atau berideologi keagamaan khususnya Islam selalu 'jualan' umat. "Maka tidak perlu ada klaim-klaim (keumatan) yang bersifat monopolistik," pungkasnya.

Selain membahas soal konsep keumatan, rapat pleno MUI juga membahas mengenai agenda demokrasi Indonesia, khususnya pileg dan pilpres. Masalah ekonomi juga menjadi topik yang dibahas dalam rapat ini.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up