JawaPos Radar

Dinilai Terima Suap Rp 3,6 Miliar

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun dan Dicabut Hak Politiknya

06/08/2018, 15:35 WIB | Editor: Kuswandi
Abdul Latif
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif dengan hukuman 8 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa meyakini, Abdul Latif menerima duit suap senilai total Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai.

"Menyatakan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa penahan yang dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa dalam tahanan, ditambah denda 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

Selain itu, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Gedung KPK
Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun yang dihitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok," tutur jaksa.

Adapun hal yang memberatkan hukuman terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Kedua, sebagai kepala daerah telah mencederai amanat masyarakat dan tidak memberikan teladan. Ketiga, selama menjalani proses hukum terdakwa dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. Terakhir, terdakwa pernah dipidana dalam kasus tindak pidana korupsi sebelumnya.

"Hal meringankan terdakwa menyesali perbuatannya," ucap jaksa.

Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa meminta waktu dua pekan untuk menyusun pleidoi pribadinya. Terdakwa juga meminta hakim kabulkan diperbolehkan memakai laptop untuk mengetik pleidoi dalam Rutan. Namun ditolak lantaran jaksa menjelaskan bahwa barang elektronik dilarang masuk Rutan.

Lantas Ketua Majelis Hakim hanya menyetujui permintaan terdakwa agar sidang digelar dalam dua pekan mendatang.

"Dua minggu waktu yang cukup," tutup hakim ketua.

Sebelumnya, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai. Uang suap diterima Latif melalui Fauzan Rifani, Ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up