JawaPos Radar

Kasus Suap Anggota DPR Fraksi Demokrat

Alasan Keluarganya Sakit, Wakil Bendum PPP Tak Penuhi Panggilan KPK

06/08/2018, 14:38 WIB | Editor: Kuswandi
Amin Santono
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santoso saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya (Mifathul Hayat/ Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Wakil Bendahara Umum PPP, Puji Suhartono. Menanggapi panggilan pemeriksaannya, politikus PPP tersebut tak memenuhinya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tak hadirnya Puji memenuhi panggilan KPK dikarenakan ada familinya yang sakit. Untuk itu lembaga antikorupsi ini menjadwalkan ulang pemeriksaan.

"Puji Suhartono mengirimkan surat tidak bisa hadir di pemeriksaan hari ini karena ada keluarga yang sakit," ungkapnya pada awak media, Senin (6/8).

Penjadwalan ulang pemeriksaan sendiri akan dilakukan pada Rabu, (8/8). "Kami harap yang bersangkutan datang di jadwal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah salah seorang pengurus PPP di Tangerang. Hasil penggeledahan, lembaga ini itu menyita uang sebesar Rp 1,4 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap RAPBN-P 2018 yang membelit tersangka anggota Komisi XI DPR, Amin Santono.

"Dari yang terakhirnya di rumah pengurus PPP, penyidik menemukan dan menyita uang senilai sekitar Rp 1,4 miliar yang ditemukan dan disita di sana dalam bentuk dolar Singapura," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (1/8).

Selain menggeledah rumah seorang pengurus PPP, saat itu KPK juga menggeledah rumah dinas anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN. Namun, mantan aktivis ICW ini belum bisa menyebutkan siapa politikus yang rumahnya digeledah tersebut.

"Kami tentu mendalami lebih lanjut bagaimana keterkaitan dari bukti yang kami temukan tersebut dengan kasus ini dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka," jelasnya.

"Demikian juga dengan satu mobil Toyota Camry yang kami temukan dan disita dari apartemen salah satu staf khusus anggota DPR RI tersebut," ujarnya.

Selain itu, Pria lulusan UGM ini juga menyebut uang yang disita dari rumah pengurus PPP yang belum dibeberkan namanya juga berkaitan dengan mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo. Untuk itu, lembaga yang digawangi Agus cs saat ini sedang menelusuri proses anggaran dana perimbangan daerah terkait kasus itu.

"Sejauh mana mereka memiliki interaksi dengan YP (Yaya Purnomo) atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini itu yang kami dalam lebih lanjut," tukasnya.

Sedangkan terkait dengan uang yang ditemukan dan kemudian disita di rumah salah satu pengurus PPP tersebut kami mendalami relasi dan keterkaitannya dengan proses pengurusan anggaran ini ataupun keterkaitannya dengan tersangka YP (Yaya Purnomo)," tutupnya.

Sebelummya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santoso sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan, setelah sembilan pihak yang ditangkap Jumat (4/5), selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam.

Selain Amin, Penyidik juga menetapkan beberapa pihak lainnya, di antaranya Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Yaya Purnomo, seorang pihak perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast.

Kata Saut, ada dugaan penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari komitmen fee yang dijanjikan pihak kontraktor terkait dua proyek. Diduga penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilai total sekltar Rp 25 millar (diduga komitmen fee sekitar Rp 1,7 miliar).

Lebih lanjut, Saut menuturkan Amin menerima uang senilai Rp 400 juta dan Eka menerima uang senilai Rp 100 juta dari Ahmad Ghiast di lingkungan Pemkab Sumedang. Sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pernkab Sumedang. AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up