JawaPos Radar

Kapal Latih Polnep yang Ditangkap Diduga Digunakan Illegal Fishing

06/08/2018, 03:50 WIB | Editor: Estu Suryowati
Kapal Latih Polnep yang Ditangkap Diduga Digunakan Illegal Fishing
ILUSTRASI PERIKSA. Petugas memeriksa isi kapal berbendera Vietnam yang disandarkan di dermaga Stasiun PSDKP Pontianak, Jumat (23/3). (Ambrosius Junius/ Rakyat Kalbar/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Diduga menyalahi aturan, Kapal Motor (KM) Borneo Pearl milik Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) ditangkap TNI AL di Kepulauan Natuna, Sabtu (28/7). Tidak menutup kemungkinan telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.


Akademisi Hukum Pidana Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak Budimansyah menyatakan, kasus tersebut telah melanggar fungsi dari kapal. Tidak semestinya kapal latih digunakan untuk kegiatan komersial. Dalam hal ini menangkap ikan.

"Harus disesuaikan dengan fungsinya. Bila fungsi itu dilanggar, tentunya hal itu telah menyalahi aturan," tegas pria yang karib disapa Budi dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Senin (6/8).


KM Borneo Pearl diamankan anggota TNI AL lantaran berlayar tanpa izin, hingga menangkap ikan tanpa mengantongi surat dan dokumen yang seharusnya. Petugas menemukan sejumlah ikan hasil tangkapan, antara lain 980 kilogram hiu, 5 kilogram sirip ikan hiu dan 25 kilogram cumi-cumi.


Saat kapal tersebut diperiksa, terdapat total sepuluh anak buah kapal (ABK) di dalamnya. Empat ABK di antaranya merupakan mahasiswa Polnep.

Ada jenis hiu yang merupakan hewan dilindungi pemerintah. Jika yang ditangkap merupakan hiu yang dilindungi, maka pasal illegal fishing bisa dikenakan.

"Bila unsur-unsur pidananya terpenuhi, maka tindakan memancing yang dilakukan oleh di kapal tersebut melanggar hukum," ujarnya.


Setiap kapal harus memperhatikan dokumen operasional kapal. Begitu pula kapal penangkap ikan harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Jika izin operasional telah kedaluwarsa, tentu mesti diperbaharui.


Budi mengatakan, operasional kapal dan dokumen resmi tidak bisa dipisahkan. Begitu pula dengan izin menangkap ikan, ada prosedurnya. Tiap instansi atau perusahaan pelayaran yang ingin menangkap ikan harus memiliki dokumen lengkap.

"Bila tidak, maka wajar ada penangkapan," katanya.

Mengenai adanya oknum Polnep yang berusaha mengambil keuntungan dalam program pelatihan mahasiswa menjadi kegiatan memancing ikan, Budi menyatakan bahwa hal itu hanya bisa diungkap bila sudah ada penelusuran kasus lebih mendalam.


Tentunya diserahkan kepada aparat berwenang untuk menyelidikinya. Bila memang ada pidana di dalamnya, maka tegakkan hukuman kepada pelakunya.

"Kami juga berharap agar penyelidikan ini dilakukan secara objektif tanpa berat sebelah," pungkas Budi.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up