JawaPos Radar

Bela Fahri Hamzah, Mahfudz: PKS Harus Tunduk Aturan Negara

05/08/2018, 14:21 WIB | Editor: Budi Warsito
Bela Fahri Hamzah, Mahfudz: PKS Harus Tunduk Aturan Negara
Politikus asal PKS, Mahfudz Siddiq saat memberikan keterangan soal sikap politik partai terkait capres dan cawapres, Sabtu (5/8). (Wildan Ibnu Walid/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Fahri Hamzah atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, soal pemberhentian sebagai kader PKS, mendapat pembelaan dari rekannya, Mahfudz Siddiq.

Anggota komisi II DPR ini menyarankan, agar Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) segera memenuhi tuntutannya setelah MA menolak kasasi atas kasus pemecatan Fahri Hamzah.

"MA sudah menolak upaya kasasi dari PKS. Putusan itu sudah inkrah. Artinya, MA sudah mengokohkan putusannya bahwa pemecatan Fahri Hamzah itu tidak sah," ujarnya saat memberikan keterangan, Sabtu (4/8) malam.

Mahfudz juga menyarankan, kepada pimpinan PKS yang dinakhodai Sohibul Iman untuk tunduk pada aturan negara, apalagi bermanuver mengajarkan kader-kadernya melawan Fahri Hamzah.

Mahfudz juga menyatakan, DPP PKS pun diminta segera memenuhi putusan MA dengan membayar tuntutan ganti rugi senilai Rp 30 Miliar dan merehabilitasi nama baik Wakil
Ketua DPR itu. Sebab, kasus yang dialami Fahri tersebut, menandakan pimpinan PKS salah aturan menjalankan organisasi politik.

"Ini pembelajaran hukum bagi pimpinan PKS. Bahwa organisasi politik ini tidak ada yang bersifat tertutup tapi terbuka," katanya.

Mahfudz menjelaskan, seluruh aturan organisasi harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Jika ada keputusan organisasi yang bertabrakan dengan aturan sistem negara, artinya organisasi politik harus patuh.

Gejolak di internal tubuh PKS, menurutnya, petinggi partai harus membangun iklim yang sehat. Jajaran elit DPP harus menerima putusan hukum dan menerima Fahri Hamzah sebagai kader partai.

"Jangan mengatakan aturan organisasi tidak bisa diintervensi oleh hukum positif negara. Itu sangat tidak bisa," kritik Mahfudz.

(wiw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up