JawaPos Radar

Beredar Surat Tanggapan Deputi KPK, PP: Jelaskan Ke Publik!

05/08/2018, 11:22 WIB | Editor: Imam Solehudin
Pahala Nainggolan
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung KPK, belum lama ini. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Beredar surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke HSBC oleh PT. Geo Dipa Energi. Surat ditandatangani oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Dalam surat tersebut, KPK mengatakan tidak bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan PT. Bumigas Energi dan Honest Group Holdings Limited di HSBC Hongkong. Peyebabnya lantaran sudah diluar periode penyimpanan data HSBC Hongkong.

Kemudian, dijelaskan juga bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong, baik dalam status aktif maupun yang telah tutup.

Menanggapi hal itu, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto menduga terjadi konflik kepentingan dalam menerbitkan surat tanggapan tersebut. Pasalnya, Pahala adalah mantan pejabat di BPKP memiliki hubungan baik dengan Komisaris Geo Dipa Anwar yakni Sanusi yang juga berasal dari BPKP.

"Pimpinan KPK musti jelaskan itu, biar klir kan. Karena iya (diduga ada conflict of interest)," kata Andrianto dalam keterangannya, Minggu (5/8).

Andrianto meminta pimpinan KPK untuk segera turun tangan menyelesaikan hal tersebut. Sebab, kalau tidak KPK akan disebut sebagai lembaga yang melindungi perusahaan yang berpekara.

"Saya minta pimpinan KPK harus segera bertindak atas dugaan korupsi ini. Sesuai janji pimpinan KPK yang akan masuk ke korupsi tambang," ucap Andrianto.

Menurut dia, langkah KPK untuk fokus ke sektor tambang sangat bagus. Sebab, nilai korupsi di sektor tersebut sangat tinggi. "Korupsi tambang ini nilainya besar, tapi sampai detik ini belum ada KPK menindak korupsi sistemik di tambang," tandasnya.

Tak hanya Andrianto, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengklaim sudah melaporkan Pahala Nainggolan ke pimpinan dan Badan Etik KPK. Selain konflik kepentingan, terdapat sejumlah kejanggalan lain yang terjadi dalam surat tanggapan bernomor: B/ 6004 /LIT.04/10-15/09/2017 tersebut.

Sebelumnya, Badan Abritrase Nasional Indonesia (BANI) sudah membatalkan kontrak kerja sama antara Geodipa dan Bumi Gas Energi. Ketua Jokowi Watch, Tigor Sitorus menduga putusan itu hanyalah tipu daya.

“Putusan itu penuh dengan tipu muslihat. Telah merusak iklim investasi atau distrust di Indonesia,” imbuhnya.

Ditegaskannya, putusan BANI yang membatalkan kontrak kerjasama tidak berlaku setelah sebelumnya sudah ada putusan Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA).

“PK dari Mahkamah Agung (incharch) yang membatalkan putusan BANI 2008, bahwa Kontrak Kerjasama antara Geodipa dan Bumigas Energi hidup kembali,” ucap Tigor.

Karena, terang Tigor, sudah sangat jelas surat yang ditandatangani diduga oleh Pahala tidak sah secara hukum ketika dijadikan bukti di BANI. Alasannya, KPK bukanlah lembaga yang sah untuk melakukan invetigasi terkait keberadaan Rekening BUMI Gas Energi di HSBC Hongkong. Dia pun meminta pihak berwenang untuk turun tangan.

“Ombusdman harus segera memanggil Pahala Nainggolan Deputi KPK yang sudah melakukan pekerjaan diluar Tupoksi KPK apalagi dalam kasus ini tidak ada kerugian negara, dan Badan Etik KPK harus pecat Pahala Nainggolan karena sudah membuat iklim investasi menjadi negatif,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up