JawaPos Radar

Banyak Masalah, Tanggap Darurat Gempa Lombok Diperpanjang

04/08/2018, 23:34 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Gempa Lombok
LULUH LANTAK: Sebagian kondisi pascagempa mengguncang Lombok, pekan lalu. (dok. ACT for JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tanggal darurat penanganan gempa di Lombok diperpanjang. Statusnya diperpanjang hingga seminggu ke depan, yaitu Minggu (5/8) hingga Sabtu (11/8). 

Pemda NTB sudah menyetujui perpanjangan masa tanggap darurat ini. Begitu juga Pemkab Lombok Utara dan Lombok Timur sebagai daerah yang paling terdampak parah dari gempabumi juga akan memperpanjang masa tanggap darurat.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan, ada beberapa pertimbangan yang membuat perpanjangan masa tanggap darurat. 

Pertama, masih adanya gempa susulan yang berlangsung yang membuat masyarakat trauma dan belum berani kembali ke rumahnya. BMKG mencatat terjadi gempa susulan sebanyak 564 kali gempa hingga Sabtu (4/8) 07.00 WITA.

Kedua, lanjutnya, masih adanya beberapa masyarakat terdampak di daerah terpencil yang belum tersentuh penanganan. Karena akses menuju lokasi yang sulit.

Selanjutnya, masih terdapat beberapa masalah dalam penanganan pengungsi seperti terbatasnya air bersih, MCK, sanitasi, permakanan, pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, dan lainnya.

“Selain itu, pengungsi mandiri yaitu pengungsi yang mendirikan tenda atau tempat pengungsian di halaman rumahnya masih memerlukan bantuan,” paparnya.

Keempat, lanjut dia, perlu dilakukan penyisiran dan evakuasi di lokasi pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, BTNGR, relawan dan lainnya.

"Kelima, memberikan payung hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kemudahan akses, baik yang menyangkut pengerahan sumber daya manusia, keuangan, logistik, teknis dan tertib administrasi," bebernya. 
 
Pertimbangan itulah yang melatarbelakangi perpanjangan masa periode tanggap darurat. Fakta kondisi di lapangan memang menuntut perlunya masa tanggap darurat agar memudahkan penanganan dampak gempa.

Sementara itu, Pemkab Lombok Timur telah mengajukan bantuan dana stimulan untuk rumah rusak berat dan rumah rusak ringan yang telah diverifikasi sebesar Rp 34,95 miliar kepada BNPB.

Kebutuhan dana tersebut diperlukan untuk stimulan perbaikan rumah rusak berat sebanyak 534 unit. Rinciannya, masing-masing memperoleh bantuan Rp 50 juta per unit rumah, dan 825 unit rumah rusak ringan dengan bantuan sebesar Rp 10 juta per unit rumah sesuai hasil verifikasi. "BNPB masih melakukan proses pengajuan dana itu," kata dia. 

Hingga saat ini dampak gempa bumi 17 orang meninggal dunia, 365 orang luka-luka, 8,871 orang mengungsi, 14.940 rumah rusak, kerugian dan kerusakan ekonomi lebih dari Rp 324 miliar Kerugian ekonomi ini masih sementara. Masih akan bertambah seiring bertambahnya data yang masuk ke Posko.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up