JawaPos Radar

KPK: Modus Korupsi Kepala Daerah Didominasi Kasus Suap

05/08/2018, 01:00 WIB | Editor: Kuswandi
Koruptor
Ilustrasi koruptor (Koko/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut modus korupsi sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan paling terbanyak ialah suap terkait proyek insfrastruktur atau pengadaan. Namun, tak hanya itu, ada juga modus lainnya, di antaranya perihal pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, pengesahan peraturan/APBD, alih fungsi hutan dan tukar menukar kawasan hutan juga terus disoroti KPK.

Mantan aktivis ICW ini juga menyebut sejak 2015 - 2018 pihaknya sudah menangani kasus sebanyak 32 orang yang berhubungan dengan kepala daerah yang berhubungan dengan suap.

"Jumlah tangkap tangan kepala daerah sebanyak 32 orang pada tahun 2005 - 2011: 0, 2012: 1, 2013: 1, 2014: 4, 2015: 0, 2016: 4, 2017: 7 dan 2018: 15," ungkapnya pada awak media, Sabtu (4/8).

Gedung KPK
Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Untuk itu, lembaga antirasuah terus mengingatkan agar proses hukum yang dilakukan pada sejumlah kepala daerah ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah terpilih di Pilkada 2018. Agar mereka tidak melakukan hal tersebut saat menjabat.

Sekadar informasi, sejak (2-3 Aguatus) lembaga antikorupsi melakukan FGD yang melibatkan Bawaslu, KPU dan sejumlah pengurus Partai Politik dan masyarakat sipil. FGD dilakukan dengan tujuan melakukan kajian dan evaluasi terhadap proses pilkada yang berjalan. Ini juga menghindari praktik suap yang dilakukan kepala daerah saat menjabat.

Dalam FGD tersebut dihadiri Titi (Perludem), August Melaz, Donald (ICW) sedangkan dari Akademisi, Sri Budi Eko Wardani, Lili Romli. Juga ada perwakilan dari partai politik antara lain, Eddy S (Sekjen PAN) dan Eva Kusuma Sundari (PDIP).

Tak hanya itu, Febri menyebut pertemuan itu dihadiri juga oleh Ketua Bawaslu, ada beberapa peneliti LIPI yang juga ikut melakukan kajian.

Ada beberapa kajian dari rumusan masalah yang dibahas di FGD itu seperti bagaimana penyelenggaraan pilkada langsung sejauh ini, dalam konteks apa saja hambatan serta bagaimana peluang untuk mencapai pilkada yang ideal. Kemudian apa yang menyebabkan pilkada langsung belum bebas dari politik uang.

Sedangkan dari pihak lembaga antirasuah memaparkan bahwa terdapat potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada yang ditunjukkan oleh pengeluaran dana pilkada melebihi harta kas.

"Pengeluaran biaya kampanye aktual lebih tinggi dari yang dilaporkan, donatur mengharapkan balasan saat cakada menjabat, cakada membalas jasa donatur saat menjabat," pungkasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up