JawaPos Radar

Bahayakan Generasi Penerus, Aturan Baru BPJS Batasi Hak Anak

04/08/2018, 06:36 WIB | Editor: Nurul Adriyana Salbiah
aturan baru bpjs kesehatan,
Ilustrasi pelayanan BPJS kesehatan. (JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mulai 25 Juli 2018, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang membatasi tiga layanan. Satu dari tiga aturan yang digulirkan adalah membatasi layanan kesehatan bagi bayi lahir. Sedangkan setiap bayi lahir belum tentu sehat dan memiliki risiko yang bervariasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menolak aturan tersebut.

Paket persalinan dikurangi untuk bayi lahir sehat. Dampaknya, bayi lahir bisa tak didampingi dokter anak. Padahal setiap saat, bayi bisa saja berisiko.

Aturan tersebut juga menyebutkan bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri. Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya.

"Menyikapi kebijakan tersebut, KPAI memandang bahwa Penerapan tiga aturan baru dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018, BPJS Kesehatan bisa berdampak pada pelemahan kualitas kesehatan nasional. Ini membahayakan bagi masa depan generasi," tegas Ketua KPAI Susanto kepada wartawan, Jumat (3/8).

Susanto menambahkan sehat merupakan hak dasar semua warna negara termasuk anak. Maka konsekuensinya negara harus memberikan jaminan.

"Seluruh peraturan yang terbit wajib mendukung upaya pemenuhan hak kesehatan bagi semua anak," tukasnya.
Menurutnya, jika aturan baru BPJS Kesehatan diberlakukan, maka bisa berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan anak Indonesia.

"Bagaimana mungkin Indonesia bisa mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) jika komitmen jaminan kesehatan oleh negara lemah," ujarnya.

Maka, seluruh aturan layanan kesehatan anak harus mendukung bukan justru sebaliknya. Alasan efisiensi tak boleh melanggar hak dasar.

"Hemat saya, Presiden perlu mengambil langkah cepat atas masalah ini. Jangan sampai peraturan ini tidak selaras dengan visi besar Presiden," paparnya.

(ika/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up