JawaPos Radar

Ketua MUI Tarakan Khawatir Isu Vaksin Ditunggangi Kepentingan Politik

04/08/2018, 03:45 WIB | Editor: Estu Suryowati
Ketua MUI Tarakan Khawatir Isu Vaksin Ditunggangi Kepentingan Politik
AYO IMUNISASI: Pemprov Jatim, Jawa Pos, dan Unicef bersinergi sukseskan vaksinasi rubella. (Haritsah/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Keamanan dan kehalalan vaksin Measles Rubella (MR) masih diragukan. Warga terutama ibu rumah tangga belum mengetahui secara penuh mengenai keamanan dan kehalalan vaksin ini.

Ditambah lagi banyaknya kabar mengenai vaksin MR belum berlabel halal. Menanggapi hal itu, Majelis UIama Indonesia (MUI) berencana mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (8/8) mendatang.

Wakil Ketua MUI Tarakan, Syamsi Sarman mengungkapkan saat ini MUI Tarakan belum bisa mengambil sikap apapun terkait kehalalan vaksin tersebut. Hal itu dikarenakan belum adanya keputusan resmi dari MUI pusat.

"Sampai saat ini kami belum bisa mengambil sikap apapun dan kami tetap mengacu kepada keputusan MUI Pusat yang memang sampai hari ini belum menunjukkan sikap apapun," ungkapnya dikutip dari Kaltara Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (4/8).

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie yang menegaskan Vaksin MR aman untuk masyarakat, MUI Tarakan hanya menyikapi hal tersebut dengan positif. Meski demikian, Syamsi menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan larangan atau anjuran lantaran pihaknya tidak mempunyai kapasitas dalam hal tersebut.

Namun pihaknya meyayangkan jika vaksin tersebut digunakan tanpa adanya proses halalisasi terlebih dahulu.

"Tentu kami tidak bisa melarang masyarakat atau menganjurkan masyarakat untuk menggunakan vaksit tersebut. Karena kami tidak punya wewenang mengenai hal itu," tuturnya.

Mengenai dugaan adanya kandungan haram pada vaksin MR, Syamsi menerangkan, MUI sendiri tidak berani menduga-duga. Meski demikian, pihaknya tetap berpikir positif akan hal tersebut.

Selain itu, Syamsi mengaku hingga saat ini MUI Pusat belum menerima laporan mengenai pengurusan halalisasi vaksin MR dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itulah yang membuat MUI hingga saat ini belum dapat mengeluarkan sertifikasi kehalalan vaksin tersebut.

Sementara itu, Ketua MUI Tarakan, KH M Anas mengungkapkan saat ini pihaknya terus memantau perkembangan mengenai vaksin tersebut. Sebab, tahun ini mendekati masa pilpres sehingga ia khawatir proses halalisasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan politik.

"Sebagai pemuka umat kami mengimbau agar masyarakat tetap berpikir positif sembari kita mencari solusinya. Karena tahun ini mendekati tahun politik jangan sampai masalah ini dijadikan oleh kelompok tertentu sebagai senjata politik," katanya.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up