JawaPos Radar

MUI Larang Gerakan 2019 Ganti Presiden? Ini Kritik Nyelekit Fahri

04/08/2018, 00:05 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai MUI tak pantas melarang gerakan 2019 Ganti Presiden. (JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat untuk melarang gerakan 2019 ganti presiden terus menuai reaksi. Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan, gerakan 2019 ganti presiden merupakan gerakan rakyat. Sehingga, dirinya setuju tak ada yang dapat melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut. 

"Masa orang punya aspirasi dilarang, sekarang itu beraspirasi menolak pimpinan itu legal. Ya kan meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan (ganti presiden)," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (3/8).

Lebih lanjut, Fahri juga mempertanyakan gerakan ataupun kampanye untuk mendukung petahana maju untuk dua periode. Dia mengaku kegiatan itu tak ada bedanya dengan kampanye 2019 ganti presiden.

"Kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh, ini kan aneh," papar Fahri.

Karena itu, Fahri pun menyarakankan pihak yang tak sepakat dengan gerakan 2019 ganti presiden untuk membuat gerakan yang serupa dan tidak melanggar konstitusi.

Di sisi lain, dirinya pun mengaku tak percaya intitusi seperti MUI membuat pernyataan seperti itu. Karena tugas ulama itu adalah menjaga agama. Kenapa harus masuk wailayah politik.

"Saya enggak percaya (pernyataan) itu keluar secara resmi dari lembaga MUI. Jangan sampai dianggap tidak netral, jadi lebih baik tahan diri aja," pungkasnya.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up