JawaPos Radar

Polemik Aturan Baru BPJS Kesehatan

Jangan Ada Yang Ambil Kesempatan

Oleh AGUS PAMBAGYO, Pengamat kebijakan publik

03/08/2018, 18:13 WIB | Editor: Ilham Safutra
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan ()
Share this image

JawaPos.com - Ribut-ribua soal BPJS Kesehatan kali ini menarik. BPJS Kesehatan adalah sebuah badan. Beroperasi atas dasar undang-undang dan peraturan lainnya Nah, kali ini yang diperbincangkan di masyarakat adalah ketentuan yang sangat teknis.

Sejatinya, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 yang mengatur pelayanan katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik merupakan peraturan yang berlaku ke dalam. Kebijakan atau peraturan untuk internal badan.

Dalam konteks ini, peraturan dikeluarkan untuk merespons penghematan uang dan layanan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah lembaga menilai peraturan tersebut perlu dibuat untuk mencegah kebangkrutan.

Kemudian, publik jadi ramai ketika regulasi internal tersebut menyebar. Sama dengan ketika ketentuan larangan e-KTP digandakan atau difotokopi keluar beberapa waktu lalu. Aturan itu sejatinya merupakan aturan internal antara Kemendagri dan perbankan saja. Tujuannya, perbankan tidak gampang menggandakan e-KTP begitu saja.

BPJS Kesehatan, dalam menjalankan tugas pembiayaan layanan kesehatan, menggunakan dana dari APBN dan iuran peserta. Baik yang membayar iuran secara mandiri maupun dibayari perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagai sebuah badan, BPJS tentu akan diperiksa dan mendapat cap negatif ketika dinilai menghamburkan uang pelayanan kesehatan.

Misalnya, ada yang sampai melakukan rehabilitasi medik sampai 29 kali dalam sebulan. Dari pengalaman saya sendiri, rehabilitasi medik tiga kali sudah selesai. Yang saya tekankan di dalam pembayaran layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, itu ada uang negara sehingga harus dikelola dengan baik.

Menurut saya, keluarnya tiga peraturan internal BPJS Kesehatan tersebut bisa mencegah potensi kenakalan. Sekaligus mencegah BPJS menghamburkan uang negara. Tidak berarti saya membela BPJS. Jika BPJS keluar dari koridor hukum atau peraturan perundang-undangan, itu merupakan kesalahan.

BPJS Kesehatan sejatinya adalah pelayanan sejuta umat. Layanan kesehatan merupakan layanan dasar setiap manusia. Karena itu, jangan sampai ada pihak lain yang menjadikan aliran dana layanan medis oleh BPJS tersebut sebagai sumber keuangan.

Perputaran uang dari layanan medis oleh BPJS sangat besar setiap tahun. Konon dalam periode 2014-2017, biaya pelayanan yang dikeluarkan BPJS mencapai Rp 250 triliun.

Saya tidak menuduh siapa pun. Tetapi, janganlah ada yang mengambil kesempatan. Jangan sampai penolakan terhadap peraturan BPJS supaya ingin pelayanan efisien dipengaruhi dunia industri. Apakah itu sektor industri farmasi atau kalangan profesi tertentu.

BPJS sebagai layanan kesehatan sejuta umat harus dilestarikan. Jangan sampai bangkrut. Setiap kebijakan yang diambil BPJS Kesehatan sebaiknya ditanggapi secara objektif. Demi kepentingan masyarakat dan lembaga BPJS Kesehatan itu sendiri. 

(Disarikan dari paparan Agus Pambagyo dalam diskusi bertema penjaminan layanan kesehatan kemarin/wan/c5/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up