JawaPos Radar

Ramai-ramai Tolak Aturan BPJS, Dari Menkes hingga Dokter Spesialis

Aturan Baru Membahayakan Bayi Lahir

03/08/2018, 16:40 WIB | Editor: Ilham Safutra
Ramai-ramai Tolak Aturan BPJS, Dari Menkes hingga Dokter Spesialis
Penolakan terhadap aturan baru BPJS dari stakholder kesehatan. (Tawakkal Basri/Fajar/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Rasanya, tidak ada lagi yang pro dengan aturan baru BPJS Kesehatan. Sebelumnya, menteri kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), hingga Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Perdosri) sudah menolak peraturan direktur jaminan pelayanan BPJS Kesehatan. Kini giliran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) yang menolak aturan tersebut.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kemarin juga menegaskan lagi sikap penolakan terhaap aturan yang berimbas pengurangan pelayanan kepada masyarakat itu. Peraturan tersebut membatasi jaminan pelayanan terhadap katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat. "Kondisi defisit pembiayaan JKN (jaminan kesehatan nasional, Red) tidak boleh jadi alasan menurunkan mutu pelayanan," ujar Ketua Umum Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis kemarin (2/8).

Tiga aturan baru BPJS Kesehatan itu diluncurkan 21 Juli lalu. Aturan tersebut terkait dengan pelayanan katarak, persalinan ibu dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Untuk katarak, BPJS Kesehatan hanya mau membiayai pasien dengan gangguan penglihatan yang masuk kategori sedang. Bila gangguan penglihatan masih ringan, operasi katarak tidak di-cover BPJS Kesehatan.

Ramai-ramai Tolak Aturan BPJS, Dari Menkes hingga Dokter Spesialis
Para deputi BPJS Kesehatan menanggapi penolakan aturan baru pelayanan kesehatan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Kemudian, untuk persalinan ibu dengan bayi lahir sehat, hanya biaya kesehatan ibu yang dijamin. Untuk anak, tidak ada jaminan pelayanan. Termasuk, BPJS Kesehatan tidak meng-cover biaya dokter anak. Kemudian, untuk layanan rehabilitasi medik, fisioterapi dibatasi dua kali seminggu. Juga, rumah sakit yang tidak memiliki spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpKFR) tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.

Aturan itu diberlakukan demi efisiensi keuangan BPJS Kesehatan. Pengurangan pelayanan kepada pasien tersebut dipilih untuk menghemat Rp 360 miliar setahun. Akibat aturan itu, banyak rumah sakit yang menghentikan layanan fisioterapi kepada pasien BPJS Kesehatan.

IDI meminta BPJS Kesehatan segera membatalkan tiga aturan itu dan menyesuaikan semua aturan dengan kewenangannya. "BPJS seharusnya hanya membahas teknis pembayaran, tidak memasuki ranah medis."

Menurut Ilham, selain merugikan masyarakat luas, aturan itu bertentangan dengan beberapa regulasi. Di antaranya, pasal 22 dan 25 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 yang menyebut semua jenis penyakit dijamin BPJS Kesehatan. Peraturan direktur itu juga berpotensi melanggar pasal 24 ayat 3 UU 40/2004 yang menyebutkan bahwa dalam upaya efisiensi, BPJS Kesehatan seharusnya tidak mengorbankan mutu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien. "Tapi, BPJS tetap dapat membuat aturan tentang iuran atau urun biaya," papar dia.

Ilham menambahkan, banyak mudarat ketika peraturan tersebut tetap diberlakukan. Akan sering timbul konflik antara dokter, pasien, dan fasilitas kesehatan (faskes). "Para dokter akan rawan melanggar sumpah kode etik kedokteran. Kewenangannya untuk mengobati diintervensi dan direduksi aturan itu," jelasnya.

Ketua IDAI Aman Bhakti Pulungan mengungkapkan, Indonesia memiliki target sustainable development goal (SDG) pada 2030. Salah satu poinnya adalah menurunkan angka kematian anak hingga 12 kematian per 1.000 kelahiran.

Saat ini Indonesia berada pada tren 22 hingga 23 kematian per 1.000 kelahiran. Angka itu tertinggi di ASEAN. "Dengan aturan itu, semakin sulit menurunkan angka kematian anak," papar dia.

Aman mengungkapkan, setiap bayi yang lahir sangat rentan terhadap risiko kecacatan, bahkan kematian. Karena itu, pelayanan terhadap bayi baru lahir harus optimal. Selain itu, negara seharusnya menjamin hak hidup setiap warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945. "Nah, ini baru lahir sudah nggak dikasih hak hidup," ujarnya.

Kecaman juga datang dari Perdami. Ketua III Perdami Johan Hutauruk mengatakan bahwa aturan itu pun akan menghambat upaya menurunkan angka kebutaan di Indonesia. Selama ini, menurut Johan, rata-rata pasien katarak adalah masyarakat kelas bawah. Juga, semua menggunakan skema BPJS Kesehatan. "Ini kalau dihemat justru akan terjadi kerugian besar," katanya.

Menurut badan kesehatan dunia WHO, angka kebutaan di Indonesia baru turun jika negeri ini mampu melakukan operasi katarak terhadap 3.500 orang per 1 juta penduduk. Sementara itu, tahun lalu baru bisa dilakukan operasi katarak terhadap 325 ribu orang. "Dengan aturan itu, angka kebutaan bukan tambah turun," papar Johan.

BPJS Kesehatan bergeming. Deputi Direksi Bidang Regulasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Jenny Wihartini memastikan bahwa lembaganya tetap terus menjalankan tiga aturan tersebut. Dia mengatakan menyimpan seluruh hasil rapat bersama organisasi profesi soal pelayanan mata, persalinan, dan rehabilitasi medik.

Dia menyatakan sudah berkonsultasi dengan ahli hukum. "Bahwa berita acara (rapat, Red) tidak bisa dibatalkan sepihak," katanya. Komentar tersebut dia sampaikan terkait dengan pencabutan berita acara oleh IDAI, Perdosri, dan Perdami. "(Sebaiknya, Red) yang ingin mencabut bertemu kembali. Bukan (pencabutan, Red) sepihak," jelasnya. Menurut Jenny, pencabutan sepihak itu menunjukkan adanya wanprestasi dari yang melakukan pencabutan.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief membantah anggapan bahwa keluarnya tiga aturan itu menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Dia mengatakan, selama ini belum ada ketetapan mutu layanan terkait dengan tiga layanan tersebut.

Budi juga membantah anggapan bahwa regulasi tentang operasi katarak tidak sejalan dengan program menekan angka kebutaan. "Kami justru memprioritaskan orang yang menuju kebutaan," katanya. Penderita katarak yang belum parah memang tidak menjadi prioritas.

Budi juga menampik anggapan bahwa BPJS Kesehatan tidak mendukung upaya menyelamatkan ibu melahirkan dan bayi. Dia menjelaskan, bayi yang lahir sehat, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya persalinan ibunya. Tetapi, bagi bayi yang lahir dengan kondisi khusus, klaim terpisah dari ibunya. 

(tau/wan/lyn/c11/tom)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up