JawaPos Radar

Pimpinan MPR Dukung Para Ulama Berpolitik Praktis

03/08/2018, 15:01 WIB | Editor: Estu Suryowati
Pimpinan MPR Dukung Para Ulama Berpolitik Praktis
Gedung DPR/MPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyuddin mengatakan, tak masalah dengan ulama yang mulai terjun ke politik. (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ulama dan para pemuka agama memiliki peran penting di tahun politik. Sejumlah elite partai politik pun kerap berlomba-lomba untuk mencari simpati dan dukungan dari para ulama.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyuddin mengatakan, tak masalah dengan ulama yang mulai terjun ke politik. Pasalnya, aktif dalam politik merupakan hak setiap masyarakat Indonesia.

"Saya kira politik itu hak setiap orang. Tidak cuma ulama, ibu rumah tangga juga boleh berpolitik. Tapi, memang ada koridornya," kata Mahyuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (3/8).

Menurutnya, saat ini yang paling penting dalam dunia politik adalah etika dan moral. Dia menambahkan, saling menebar kebencian dan fitnah dinilainya tak dibenarkan.

"Kita pakai etika moral dalam berpolitik, misalnya menghalalkan segala cara yang tidak benar itu berpolitik yang menyebarkan fitnah misalkan di media sosial memfitnah orang. Apalagi yang difitnah misalnya kepala negara. Itu yang nggak boleh," ungkapnya.

Oleh karena itu, Mahyuddin menuturkan, dirinya mendukung para ulama untuk masuk ke ranah politik. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Sehingga, kata Mahyuddin, nantinya para ulama dapat memperjuangkan regulasi yang dapat mengakomodasi kepentingan umat Islam. Di sisi lain, para ulama juga dapat menjaga keutuhan Pancasila dan ideologi negara.

"Selama ini kita banyak UU, misalnya warisan Belanda. Ada baiknya kalau misalkan orang-orang Islam ini yang duduk di politik berjuang untuk peraturan-peraturan yang lebih syariah," ucapnya.

"Misalnya UU (ajaran) Tuhan itu UU yang paling benar menurut saya. Makanya kalau maling itu kalau di Islam potong tangan. Ya kemudian kita ubah saja warisan Belanda itu kita ubah saja koruptor potong tangan begitu. Jadi kan kita tidak perlu menyiapkan penjara macam-macam lagi terjadi kayak kasus di Sukamiskin," sambungnya.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up