JawaPos Radar

Usai Dieksekusi, Bupati Kukar Nonaktif Segera Hadapi Sidang Kasus TPPU

03/08/2018, 14:50 WIB | Editor: Kuswandi
Rita Widyasari
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari saaat akan menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari sudah divonis 10 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor pada Jumat (6/7), lalu. Saat ini, Rita sudah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Juli lalu.

"Telah dilakukan eksekusi terhadap RIW (Rita Widyasari) ke Lapas Perempuan Pondok Bambu sejak Juli 2018," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (3/8).

Kendati sudah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, mantan aktivis ICW ini mengatakan, penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Rita masih terus dilakukan. Karena, Rita dijerat pasal TPPU senilai Rp 436 miliar.

"Penyidikan dugaan TPPU masih terus dilakukan KPK," ujarnya. Dengan dilanjutknnya penyidikan kasus pencucian uangnya, maka Rita akan segera kembali di meja hijaukan dengan kasus yang berbeda.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 600 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Rita selama lima tahun usai menjalani masa pidana pokok.

"Menjatuhkan, menyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Sugiyanto membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Majelis hakim menilai, perbuatan Rita tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai penyelenggara negara.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110 miliar. Menurut hakim, Rita menerima gratifikasi bersama-sama dengan Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama.

Hakim menyatakan, Rita menugaskan Khairudin selaku staf khususnya untuk mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Menindaklanjuti permintaan itu, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan. Kemudian, uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim, dan Suroto. Keempat orang tersebut merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar.

Selain itu, Rita dinilai terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. Menurut hakim, uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

Sebelum dilantik sebagai bupati, Rita telah mengenal Hery Susanto Gun alias Abun. Pengusaha itu merupakan teman baik Syaukani HM yang merupakan ayah Rita.

Sejak pertengahan 2009, Hery Susanto telah mengajukan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit. Namun, terdapat beberapa kendala.

Salah satunya, adanya overlapping (tumpang tindih) permohonan izin lokasi karena pada lokasi tersebut sudah pernah diterbitkan pertimbangan teknis pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT Gunung Surya dan PT Mangulai Prima Energi untuk kebun kelapa sawit.

Selain itu, sebagian dari lokasi yang diajukan tersebut telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Kartika Kapuas Sari, sehingga sampai Mei 2010, izin lokasi tersebut tidak terbit.

Sebagai kompensasi atas izin lokasi yang telah diterbitkan, Abun memberikan uang kepada Rita yang seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar. Adapun rinciannya, Rp 1 miliar pada 22 Juli 2010 dan Rp 5 miliar pada 5 Agustus 2010.

Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat1 KUHP.

Hal yang memberatkan terdakwa, hakim menilai tidak sejalan dengan pemerintah yang tengah gencar melakukan pemberantasan korupsi. "Terdakwa seharusnya menjadi teladan di Kukar," terang hakim.

Selain itu, hal yang meringankan Rita dinilai sopan selama menjalani persidangan. "Rita juga belum pernah terjerat perkara hukum," jelas hakim.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up