JawaPos Radar

Perpres Stranas PK Disahkan, KPK Fokus Benahi Tiga Cluster Besar

03/08/2018, 10:51 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik atas disahkannya Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK). Sebagai tindak lanjut disahkannya Perpres tersebut, rencananya bulan ini, lembaga antirasuah akan memfokuskan perhatian terhadap tiga cluster besar.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, cluster pertama yang disoroti yakni mengenai aspek keuangan negara, seperti proses perencanaan anggarannya, perihal barang dan jasa, atau perencanaan yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Karena memang aspek ini harus benar-benar dijaga. Kita bicara tentang proses dari perencanaan yang benar," ungkapnya pada awak media, Jumat (3/8).

Kemudian, yang kedua terkait dengan tata kelola dan perizinan. Karena cukup banyak kasus yang sudah ditangani lembaga antikorupsi ini perihal tersebut.

"Misalnya tata kelola pangan juga perizinan yang sebagian disalahgunakan oleh kepala daerah," ujarnya.

Selain itu, mantan aktivis ICW ini juga mengatakan yang ketiga akan berfokus pada sektor penegakkan hukum agar sistem hukum di Indonesia bisa mendapat perbaikan. Sebab, efek dari memperbaiki penegakkan hukum, maka akan membuat capaian corruption perception indeks (CPI) bisa meningkat.

"Masih ada dua problem belum terselesaikan, nilainya masih cenderung negatif yaitu di penegakan hukum dan korupsi di sektor politik," jelasnya.

Febri berharap, Perpres ini bisa diimplementasikan bukan hanya sekedar catatan saja, semua perlu aktif, seperti instansi terkait demi menunjukkan berhasil atau tidaknya Perpres Stranas PK.

"Jadi jangan sampai program pencegahan sebelumnya tidak efektif dilakukan karena atasannya tidak commit atau justru menerima suap," tukasnya.

"Kalau kepala daerah tidak patuh kemendagri akan menjatuhkan sanksi dengan kewenangannya," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres Stranas PK itu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Perpres Nomor 54 tahun 2018 tersebut untuk memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi sejak hulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik, tanpa mengurangi kewenangan dan independensi KPK.

Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam perpres ini ada tiga, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sehingga, kata Moeldoko, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat.

Moeldoko memaparkan, Perpres Stranas PK semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Staf Presiden.

Di tingkat nasional, kata dia, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada presiden, dan mempublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat.

Dengan perpres tersebut, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap tiga bulan.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up