JawaPos Radar

Aturan Baru BPJS Batasi Soal Katarak, Angka Kebutaan Sulit Turun

02/08/2018, 20:53 WIB | Editor: Nurul Adriyana Salbiah
aturan baru bpjs kesehatan dibatalkan, polemik bpjs kesehatan, aturan baru bpjs kesehatan, ikatan dokter indonesia,
Perwakilan IDI dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) dr. Johan A. Hutauruk, Sp.M (K) protes aturan baru BPJS Kesehatan (Rieska Virdhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Salah satu layanan yang dibatasi dalam aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah operasi katarak. Poin yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampel) BPJS Kesehatan akan mengancam angka kebutaan di Indonesia sulit turun.

Perdirjampel BPJS Kesehatan menyebutkan penderita penyakit katarak dijamin apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota. Tentunya pembatasan operasi katarak dalam aturan baru BPJS Kesehatan ditolak keras oleh profesi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Perwakilan IDI dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) dr. Johan A. Hutauruk, Sp.M (K) menjelaskan jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. "Jika ini dibatasi, maka kami operasi akan terganggu," tegas dr. Johan dalam konferensi pers di kantor PB IDI Jakarta Pusat, Kamis (2/8).

Menurut dr. Johan selama ini banyak pasiennya yang membutuhkan operasi katarak dan sangat bergantung dengan BPJS kesehatan. Terlebih, rata-rata orang tak mampu.

"Orang-orang masyarakat bawah seperti tukang parkir dan lainnya. Jika dihemat di BPJS maka akan terjadi kerugian akan besar," tegasnya.

Dia menambahkan berdasarkan data WHO angka kebutaan bisa turun dengan operasi katarak jika Indonesia melakukan tindakan lebih dari 3500 orang/1 juta penduduk baru. Maka angka kebutaan akan turun.

"Tahun 2016 seluruh Indonesia sudah dilakukan operasi katarak sebanyak 325 ribu orang. Maka dengan kebijakan baru ini, itu bukannya angka kebutaan makin turun, malah justru membatasi (penurunan angka kebutaan) dengan kuota," tukasnya.

Sehingga, orang yang buta karena katarak akan semakin lama menderita. Padahal Indonesia mempunyai komitmen tahun 2020 dalam menuju program Vision Twenty Twenty

"Kami organisasi Perdami di bawah IDI apresiasi sikap profesi. Karena Kami bingung berhadapan langsung dengan pasien," tutup dr. Johan.

(ika/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up