JawaPos Radar

Kongres Papdi Bahas JKN dan Pemerataan Dokter

13/07/2018, 18:55 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Kongres Papdi
JUMPA PERS: Ketua Umum Pengurus Besar Papdi dr. Sally Aman Nasution saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Hotel Alila, Solo, Jumat (13/7). (Ari Purnomo/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Papdi) mengadakan Kongres Nasional di Kota Solo selama tiga hari. Selain membahas masalah kedokteran dan penemuan dalam bidang pengobatan, sidang organisasi turut digelar.

Ada dua isu besar yang dibahas dalam sidang. Yakni, masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pemerataan keberadaan dokter spesialis di daerah.

Ketua Umum Pengurus Besar Papdi dr. Sally Aman Nasution menjelaskan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi isu yang paling banyak disoroti. Selama ini, Papdi selalu mendukung setiap program pemerintah. Terlebih dalam pemenuhan kesehatan secara merata bagi masyarakat.

Namun, Papdi tidak memungkiri jika dalam pelaksanaannya pasti terjadi hal-hal yang mungkin kurang pas. Sehingga Papdi pun sering memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun BPJS selaku pengelola JKN.

"Sebagai profesi kami selalu mengawal, kalau ada yang belum pas kami berikan masukan ke JKN atau Kemenkes. Karena yang diinginkan pelayanan kesehatan, maka kami kawal supaya sistem berjalan dan dirasakan oleh masyarakat," terangnya saat jumpa pers di Hotel Alila, Solo, Jumat (13/7).

Selain itu, Papdi juga berupaya untuk memberikan kepuasan terhadap pasien. Dengan limitasi dana yang ada, namun tetap bisa mendapatkan pelayanan berkualitas. Hal tersebut harus melibatkan stakeholder dan anggota.

Kemudian untuk program wajib kerja dokter spesialis (WKDS), Papdi sangat mendukung program kerja dari pemerintah. Pemerataan dokter spesialis di Indonesia memang menjadi permasalahan tersendiri sejak tahun lalu.

Pasalnya, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang ternyata belum memiliki dokter spesialis. "Jadi empat besar dokter spesialis dan satu anestesi wajib untuk bertugas di daerah minimal satu tahun. Seperti dokter bedah, penyakit dalam, anak, dan anestesi," paparnya.

Dengan program tersebut, Sally optimistis pemerataan dokter spesialis akan terpenuhi. Meski begitu, dalam pemerataan juga diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Seperti keberadaan infrastruktur, alat kesehatan, serta obat-obatan yang memadai.

"Pemberian kesehatan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia. WKDS distribusi yang tidak merata, permasalahan saat bekerja harus didukung infrastruktur, sarana prasarana dan pemda. Sekarang jumlah dokter banyak, tapi di kota besar. Kami dorong ke daerah. Daerah tahu kebutuhan dokter dan dokter spesialis," timpal Sekjen PB IDI dr M Adib Khumaidi.

(apl/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up