JawaPos Radar

Pilkada Serentak 2018 Usai, Bawaslu Beberkan Total Pelanggaran

13/07/2018, 17:58 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pilkada Serentak 2018 Usai, Bawaslu Beberkan Total Pelanggaran
Bawaslu RI beberkan total pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018 (Kokoh Praba/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Berbagai pelanggaran yang terjadi selama gelaran pilkada serentak 2018 menjadi catatan. Begitu pula masih tingginya angka golput dan suara tidak sah, menunjukkan bahwa edukasi pemilih masih perlu menjadi perhatian. Bawaslu meminta KPU memberikan perhatian khusus terhadap bidang-bidang tersebut untuk persiapan Pemilu 2019.

Dalam paparan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, kemarin (12/7), Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menguraikan, pelanggaran pilkada cukup banyak. "Total, ada 3.133 pelanggaran. Mayoritas terjadi saat masa kampanye," terangnya. Dari jumlah tersebut, 291 pelanggaran masuk kategori pidana pemilu. Bahkan, 52 pelanggaran telah diproses hingga pengadilan dan divonis bersalah.

Di luar itu, Bawaslu juga menyoroti partisipasi pemilih pilkada yang berada di angka 73,24 persen. "Kalau target KPU kemarin 77 persen, hanya Provinsi Papua yang melampaui target bila dihitung per provinsi," urai Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Di Papua, tingkat partisipasi pemilih mencapai 84 persen, meskipun tetap ada sejumlah catatan. Partisipasi terendah tercatat di Provinsi Riau dan Kaltim, yakni 58 persen.

Selain partisipasi, hal yang juga menjadi sorotan Bawaslu adalah tingginya jumlah suara tidak sah. Total, ada 3.098.239 lembar surat suara yang tidak sah atau 3 persen dari total surat suara yang terpakai. Dari sisi persentase, suara tidak sah paling banyak di Jatim (782.072), Jateng (778.805), dan Kaltim (50.110). Tiga provinsi itu mencatat suara tidak sah 4 persen.

Afif menuturkan, kondisi itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi Bawaslu. "Mengapa di daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah masih banyak jumlah suara tidak sah," lanjutnya. Apakah memang para pemilih kurang mendapatkan edukasi memilih atau ada faktor lain yang memengaruhi?

Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian KPU untuk menghadapi Pemilu 2019. Terbukti, di daerah dengan akses informasi yang sudah tergolong baik pun masih terdapat suara tidak sah dalam jumlah besar. Semakin banyak suara tidak sah, semakin banyak pula suara yang terbuang percuma.

(byu/c11/fat)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up