JawaPos Radar

Ramai-ramai Ajukan PK Usai Artidjo Pensiun

Koruptor Disebut Lemahkan Lembaga Peradilan

13/07/2018, 15:43 WIB | Editor: Kuswandi
Palu hakim
Ilustrasi: Lembaga peradilan (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sejumlah terpidana korupsi ramai-ramai mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), usai Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun. Setelah sebelumnya Anas Urbaningrum, Suryadharma Ali dan Siti Fadilah Supari, kali ini upaya hukum luar biasa itu diajukan oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan adik mantan Menpora Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.

Menanggapi hal ini,  pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, para koruptor yang mengajukan permohonan PK telah menganggap lemah peraturan. Terlebih menurutnya, banyak para terpidana korupsi ini hanya mengajukan hukum pada tingkat banding belum sampai kasasi ke MA.

"Ini juga menjadi indikator bahwa dunia hukum Indonesia belum bersih bersih amat, artinya ada keyakinan mereka bahwa dunia peradilan tidak terlepas juga dari dunia bisnis," kata Fikchar kepada JawaPos.com, Jumat (13/7).

Menurut Fickar, keberadaan mantan hakim agung Artidjo Alkostar yang saat itu cenderung memperberat hukuman. Hal ini dianggap ancaman baru para koruptor untuk mengajukan kasasi atau PK ke MA.

"Ya ada hubungannya, karena jika memang ada novum atau keadaan baru mengapa tidak diajukan jauh hari sebelum Artidjo pensiun," tuturnya.

Bahkan, Fickar berpendapat sebagian di antara koruptor itu menganggap lembaga peradilan mudah untuk dibeli.

"Karena itu ini menjadi tantangan bagi Hakim Agung yang ada untuk mewujudkan komitmennya memberantas korupsi," jelas Fickar.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengajukan permohonan PK ke MA.

Kemudian dua orang yang mengikuti langkahnya yakni, Jero Wacik dan Andi Zulkarnaen Mallarangen alias Choel Mallarangeng.

Sebagai informasi, Jero Wacik merupakan terpidana korupsi pada kasus Dana Operasional Menteri (DOM), memeras sejumlah pihak saat menjabat sebagai Menteri ESDM, dan menerima suap.

Jero divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Mantan Menteri Kebudayan dan Pariwisata itu juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp5,07 miliar.

Hukuman bagi Jero itu naik dua kali lipat dari vonis di tingkat pertama. Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara bagi Jero.

Sementara itu, Choel Mallarangeng merupakan terpidana korupsi anggaran pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olah raga Nasional (P3SON) di Hambalang sebesar USD 550ribu dan Rp2 miliar.

Atas perbuatannya, Choel divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsisidier tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up