JawaPos Radar

BP Batam Raih Investment Award 2018

13/07/2018, 13:54 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
BP Batam
Direktur PTSP BP Batam Ady Soegiharto menerima penghargaan Investment Award 2018. (Dok. BP Batam)
Share this image

JawaPos.com - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam meraih Investment Award 2018. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

BP Batam meraih penghargaan 10 nominee penyelenggara PTSP terbaik dari kategori 115 penyelanggara pelayanan Kota/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Setelah sebelumnya, BKPM melakukan penilaian self assesament, survey, dan kualifikasi penyelenggara pelayanan.

Pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) terdiri dari 565 PTSP (34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 12 Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, 5 Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas/KPBPB).

“Penghargaan ini sebagai alat pacu kami untuk lebih terus meningkatkan komitmen dan ber komunikasi kepada stakeholder. Jadi kami saling bergotong royong. Karena Batam adalah pintu gerbang masuknya investasi dari Malaysia dan Singapura,” kata Direktur PTSP BP Batam Ady Soegiharto dalam keterangannya, pada Jumat (13/7).

Ady menambahkan, salah satu nilai tambah penghargaan yang diterima pihaknya adalah telah menerapkan ISO 9001 2015 pada 2016 dan 2017. Serta standarisasi operasional pelayanan (SOP).

PTSP BP Batam sudah memiliki ISO yang dijalankan dari 2016 dan 2017. Item dari ISO tersebut adalah komitmen pelayanan untuk menjalankan amanat pelayanan publik, kemudian standarisasi SOP, komputerisasi dan sarana prasarana pendukung.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam arahannya, mendorong daerah dalam memberikan standar pelayanan yang lebih baik kepada investor di Indonesia. Dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan, BKPM bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga non-kementerian lainnya

Di antaranya Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Setwapres, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP dan KPPOD serta PT Surveyor Indonesia.

Menurut Lembong, pemeringkatan ini dilakukan untuk memotret kondisi faktual PTSP daerah dan mengukur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Sekaligus untuk melihat kesiapan PTSP daerah menyongsong pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) dan mengetahui kondisi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up