JawaPos Radar

Layanan Perizinan di Jateng Terbaik Se-Indonesia

13/07/2018, 10:03 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Gubernur Jateng
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima Investment Award 2018 yang diberikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kamis (12/7) malam. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali menggondol prestasi. Kali ini sebagai pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik se-Indonesia.

Jateng mengungguli Jawa Timur (Jatim) dan DKI Jakarta. Investment award 2018 diraih melalui kinerja apik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Acara yang diselenggarakan Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu berlangsung di Ruang Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/7).

Investment Award 2018 diberikan usai Pemprov Jateng dinyatakan unggul atas 10 nominasi penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi. Jatim dan DKI Jakarta hanya berhasil menduduki peringkat kedua dan ketiga.

Selain di tingkat provinsi, tiga kabupaten/kota di Jateng juga diganjar penghargaan serupa. Yakni, Kota Surakarta pada peringkat kedua dan Kota Semarang peringkat ketiga kategori Kota/KEK/KPBPB.

Sementara Kabupaten Sragen meraih peringkat kedua kategori kabupaten. Adapun lima daerah lain sebagai nominasi PTSP terbaik yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Wonogiri, Boyolali, Cilacap dan Demak.

Ganjar mengatakan, penghargaan yang diperoleh merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dilakukan Pemprov Jateng. Terutama pada upaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan.

“Dari luar, kami lihat berapa syarat yang bisa diringkas dan proses waktunya bisa dipercepat. Kami juga memberikan pendampingan. Jadi jika ada orang mau investasi ke Jateng dan bingung, kami dampingi apa yang harus dilakukan. Maka tadi pak menteri bilang, Jateng banyak dilirik investor. Bahkan ingin relokasi pabriknya ke Jateng,” ujar Ganjar dalam rilis yang diterima JawaPos.com, Jumat (13/7).

Ganjar menekankan, PTSP sedianya menjadi bagian penting yang memang diperhatikan selama dirinya memimpin. Ini menyusul banyaknya komplain dari pengusaha.

Langkah-langkah terobosan direalisasikan DPTMPTSP sebagai pemberian solusinya. Salah satunya adalah dengan menciptakan Sistem Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng.

Diluncurkan akhir 2017, SIAP Jateng merupakan bentuk dari komitmen pelayanan mudah, murah dan cepat. Serasa belum cukup, Ganjar pun berujar pihaknya setelah ini masih akan memperbaiki sistem informasi tentang investasi. Agar lebih sempurna, kerja sama yang baik dengan tiap-tiap kabupaten/kota pun menurutnya perlu dimantabkan.

“Saya berharap di sistem informasi ini akan memudahkan calon investor. Jadi kayak peta untuk mengetahui kondisi investasi di Jateng. Sehingga kalau mau investasi tinggal apply lewat aplikasi, dan saat calon investor datang itu sudah ada gambaran tempat di mana dan mau investasi apa,” terang Ganjar.

Ganjar juga menyebut perlunya SOP yang akan digunakan sebagai standar regulasi PTSP provinsi hingga kabupaten/kota. Itu semua supaya kinerja baik bisa merata. Namun demikian, Jateng ke depannya tetap ramah investasi dengan tetap memperhatikan lingkungan, tata ruang serta kondisi sosial daerah sekitar.

Sementara itu, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan bahwa Investment Award diberikan untuk mendorong daerah dalam memberikan standar pelayanan lebih baik. Khususnya kepada investor yang masuk ke Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal dan percepatan kemudahan berusaha di daerah.

BKPM sendiri telah mensurvei sekitar 565 PTSP mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota/KEK/KPBPB, dan tingkat kabupaten. Dari jumlah tersebut, BKPM memberikan penghargaan terhadap 20 PTSP terbaik tingkat kabupaten, 10 PTSP terbaik tingkat kota/KEK/KPBPB, serta 10 PTSP terbaik tingkat provinsi.

“Penghargaan ini diharapkan juga bisa memotivasi PTSP lain di seluruh Indonesia untuk memperbaiki layanan perizinan dan nonperizinan daerah untuk peningkatan ekonomi daerah, membuka lowongan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” imbuh Thomas Lembong.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up