JawaPos Radar

Ilegal, Bojonegoro Tak Berani Terima Pajak Tempat Hiburan Malam

12/07/2018, 22:15 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Tempat Hiburan Malam
Petugas saat melakukan razia narkoba di salah satu tempat hiburan malam belum lama ini. (Baim/Kaltim Post/JawaPos Group)
Share this image

JawaPos.com - Keberadaan tempat hiburan malam jenis karaoke di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) masih menjadi persoalan tersendiri. Bahkan permasalahan ini semakin mengendap.

Kendati Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengaturan pajak retribusi hiburan malam sudah dibentuk sejak empat tahun silam, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Perbup Nomor 54 Tahun 2014 menyebutkan, dasar-dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak tempat hiburan termasuk jenis hiburan karaoke. Dalam Perbub itu tercatat, pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 60 persen. Sedangkan, pajak untuk kafe dan restoran hannya sepuluh persen.

Perbup tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 15 Tahun 2010. Yang mana merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Sampai saat ini tidak ada pajak dari tempat karaoke yang masuk ke pendapatan daerah. Yang ada itu pajak hiburan tertentu, seperti rumah makan dan tempat wisata lannya," kata Lasujono, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (12/7).

Lasujono menjelaskan, bahwa pihaknya tidak berani menarik ataupun menerima pajak dari hiburan malam jenis karaoke tersebut. Pihaknya beralasan, jika dinas kesatuannya menerima, itu artinya mengizinkan keberadaan belasan tempat karaoke itu. 

Padahal jelas-jelas keberadaannya itu masih ilegal, belum ada Perbub yang mengatur, bahkan izin pendirian tempat tersebut belum diatur. Bila tempat karaoke dan miras diatur, keberadaannya mudah diawasi, ditertibkan, tidak liar.

"Kita tidak berani meminta maupun menerima pajak dari usaha tempat karaoke itu, karena keberadaanya masih ilegal, meskipun peraturan tarif sudah ada. Jika kita mengelurkan bukti pembayan dari mereka, dikira kita melegalkan tempat itu. Yang sulut itu ada dua, yakni tempat karaoke dan perdaran minuman keras (miras)," pungkasnya.

(yud/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up