JawaPos Radar

Warga Papua di Surabaya Minta Polisi Menindak Provokator Penebar Isu

12/07/2018, 22:15 WIB | Editor: Budi Warsito
Warga Papua di Surabaya Minta Polisi Menindak Provokator Penebar Isu
Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans (tengah) menunjukkan surat pernyataan sikap penolakan terhadap isu miring terkait kericuhan di asrama mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan. (Aryo Mahendro/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kericuhan yang terjadi di asrama mahasiswa asal Papua di Jalan Kalasan, Surabaya minggu lalu ternyata berbuntut panjang. Sejumlah isu negatif beredar di media sosial terkait insiden tersebut.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans menampik isu yang beredar tersebut. Pihaknya sudah mengkonfirmasi kebenaran sejumlah isu miring kepada sejumlah mahasiswa penghuni asrama tersebut.

"Kami sudah klarifikasi kepada adik-adik mahasiswa. Katanya tidak ada bentuk intimidasi, pernyataan rasis atau pelecehan seksual apapun yang dilakukan aparat," kata Piter di Jalan Mundu, Surabya, Kamis (12/7).

Karenanya, Piter meminta kepada kepolisian untuk menindak dan memproses oknum-oknum yang sempat menyebar isu negatif. Salah satu oknum tersebut, diduga bernama Anindya Sabrina dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Menurutnya, oknum tersebut bahkan mengeluarkan statement yang memprovokasi hingga menimbulkan kecurigaan. Padahal, oknum tersebut bukan warga Papua.

"Saya 21 tahun tinggal dan bekerja di Surabaya. Kami nyaman dan tidak ada diskriminasi," tegasnya.

Di sisi lain, dari hasil klarifikasi, Piter menjelaskan bahwa, para mahasiswa asal Papua mengakui memang ada kericuhan yang terjadi. Namun, Piter berpendapat insiden tersebut terjadi di luar pagar gedung asrama dan murni atas reaksi para mahasiswa.

"Jadi memang sempat terjadi salah paham saat aparat mendatangi asrama. Sehingga secara naluri, para mahasiswa mencoba menyelesaikan masalahnya di luar asrama," kata Piter.

Atas kekeliruan tersebut, Piter menyatakan akan mendatangi sejumlah organisasi hak asasi manusia. Antara lain, KONTRAS dan LBH Surabaya. Hal itu dilakukannya, supaya isu negatif tersebut tidak semakin meluas di kalangan masyarakat Surabaya.

Dia juga menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam upayanya menegakkan peraturan. Yakni, terkait dengan kegiatan pendataan penduduk non-permanen sesuai Permendagri nomer 14 tahun 2015.

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up