JawaPos Radar

Demokrat Tuding Jokowi Tutupi Masalah Ekonomi, Golkar Balas Begini

12/07/2018, 16:31 WIB | Editor: Kuswandi
Roy Suryo
Roy Suryo (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan upaya menutup-nutupi fakta mengenai berbagai persoalan bangsa. Misalnya saja mengenai masalah perekonomian yang dirasakan semakin sulit.

Menurut pandangan Roy, permasalahan ekonomi pun terlihat dari terus melambungnya nilai tukar dolar, harga listrik dan harga bahan bakar yang juga terus mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan itu terus berlanjut selama kepimpinan Jokowi 4 tahun terakhir.

"Pemerintahan 9 kali BBM udah naik. Meskipun yang naik itu bukan BBM subsidi," kata Roy saat menghadiri diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Dia menambahkan, sebaiknya Jokowi mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai permasalahan bangsa. Anak buah SBY itu pun menduga mantan Wali Kota Surakarta itu ingin selalu ingin memberikan citra baik kepada pemerintahannya.

"Saya lihat di media pemberitaannya enggak sesuai fakta. Terutama media mainstream sudah banyak yang di cover bahkan banyak berita yang sengaja dikeluarkan itu yang lucu-lucu enggak mutu," ungkap Roy.

Tak hanya itu, Roy pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menyembunyikan kekurangan dalam pemerintahannya. "Saya tau persis presiden (Jokowi) kita humble tapi kalau kebaikannya lebay terlalu dilebih-lebihkan bisa jadi muak masyarakat. Ini harus hati-hati," tutupnya.

Sementara itu, Politikus Partai Golkar Dave Laksono punya pandangan berbeda. Ia menyebut, permasalahan mengenai ekonomi dinilainya telah menjadi persoalan bersama sejak periode kepemimpinan sebelumnya.

"Dari zaman era Pak Harto dan Habibie, Bu Mega, Pak SBY pasti persoalannya tidak jauh dari situ, karena kemampuan ekonomi kita belum sampai, bahkan negara dan bangsa lain juga," balas Dave.

Terkait tudingan upaya Jokowi menyembunyikan fakta kekurangan pemerintahannya, Dave menyebut tindakan itu sangat tidak mudah. Sebab, media tentunya memiliki hak sendiri untuk tak diatur oleh pemerintah.

"Apakah media bisa benar-benar diatur dengan pemerintah, kan masih yang atur swasta, kan tidak semudah itu juga. Kalau misalkan dianggapnya medianya itu tidak transparan dan memihak, tinggal panggil dewan pers," pungkasnya.

(aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up