Tenangkan Warlok, Jepang Biayai Program Edukasi Warga Asing soal Aturan Lokal

 
JawaPos.com – Pemerintah Jepang mulai menanggung biaya program untuk membantu warga asing memahami aturan lokal. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya jumlah penduduk asing dan kekhawatiran soal ketertiban di komunitas.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (19/4), dukungan ini mulai berlaku pada tahun fiskal 2026 sejak April. Pemerintah akan membiayai sebagian program yang dijalankan pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup edukasi pemilahan sampah dan pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, warga asing juga didorong untuk ikut dalam kegiatan komunitas seperti asosiasi lingkungan.

Sebelumnya, bantuan pemerintah hanya mencakup sosialisasi sistem nasional. Misalnya terkait pajak dan asuransi sosial, bukan aturan spesifik di tingkat lokal.

Perubahan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah warga asing di Jepang. Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi ingin mendorong integrasi yang lebih tertata.

Pemerintah juga akan melatih tenaga perantara antara warga asing dan pemerintah daerah. Mereka bertugas menyampaikan informasi administratif dan menangani konsultasi kehidupan sehari-hari.

Menurut data otoritas imigrasi Jepang, jumlah warga asing mencapai sekitar 4,12 juta orang pada akhir tahun lalu. Angka itu menjadi rekor tertinggi selama empat tahun berturut-turut.

Peningkatan jumlah tersebut memunculkan berbagai persoalan di tingkat komunitas. Pemerintah daerah pun mendorong perluasan dukungan agar integrasi berjalan lebih baik.

Dalam pidato kebijakan pada Februari, Takaichi menegaskan pentingnya koeksistensi yang tertib dan harmonis. Ia juga menyatakan akan bertindak tegas terhadap perilaku yang dianggap bermasalah.

Survei Kyodo menunjukkan 35 dari 47 prefektur telah menyiapkan program baru atau memperluas inisiatif serupa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional menghadapi perubahan demografi.