Kementerian PUPR Akan Bangun Banyak Infrastruktur Tahun Depan

JawaPos.com - Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adang Saf Ahmad mengakui jika dalam kurun waktu 2015-2019, infrastruktur menjadi prioritas utama pihaknya dalam pembangunan nasional. Hal itu guna meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Dijelaskannya, selama 2,5 tahun terakhir ini pihaknya telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur seperti penyelesaian dan pengoperasian ruas-ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang akan mencapai 568 km di akhir 2017.

"Belum lagi pembangunan jalan perbatasan di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/8).

Tak hanya konektivitas, lanjut Adang, pihaknya juga telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung lainnya guna meningkatkan daya saing antar wilayah.

"Pembangunan itu antara lain penyelesaian pembangunan tujuh bendungan, penyelesaian tujuh pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan rumah terkait Program Satu Juta Rumah yang telah mencapai dua juta unit," jelas dia.

Terkait peningkatan konektivitas, Kementerian PUPR akan kembali membangun jalan baru sepanjang 864 km, preservasi jalan nasional sepanjang 46 ribu km, pembangunan jembatan baru sepanjang 8.037 meter, preservasi jembatan sepanjang 487.515 meter, pembangunan flyover/underpass/terowongan sepanjang 588 meter, dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 km yang mengunakan APBN dan 590 km yang berasal dari pendanaan investor/badan usaha.

Sementara untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan (11 bendungan baru dan 36 on-going). Selain itu juga akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektar.

Di sector permukiman, cakupan layanan air minumnasional juga akan ditingkatkan dengan membangun system penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik.

Kemudian, pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga.

"Selain itu, penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun, 180.000 unit rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus, dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit," tandasnya.

Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi terbesar dalam RAPBN 2018, yakni sebesarRp106,9 triliun di mana anggaran tersebut akan dialokasikan pada empat sector prioritas, antara lain peningkatan konektivitas (Rp41,3 triliun), ketahanan pangan dan air (Rp37,3 triliun), permukiman (Rp15,9 triliun), dan perumahan (Rp9,6 triliun).