Kecewa dengan Kejagung, Mahasiswa Papua Ngadu ke KPK

JawaPos.com - Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPPP) terus mendorong penyelesaian kasus dugaan mark-up satu unit pesawat jenis Caribou CHD 4A Turbo senilai Rp146 miliar. Pembelian pesawat itu diambil dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Papua.

Ketua FMPPP Arnold Wendanas menyatakan, pihaknya telah mengadukan kasus tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Langkah ini  ditempuh setelah mendapat dorongan masyarakat yang kecewa dengan kinerja Kejagung lamban menangani kasus ini," kata Arnold dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8).

Karena itu, lanjut Arnold, masyarakat berharap KPK dapat lebih gesit atau cepat menuntaskan kasus itu ketimbang Kejagung. Sebab, jika kasus ini tidak segera dituntaskan, pertaruhannya adalah wibawa penegakan hukum di mata masyarakat Puncak, Papua.

Selain itu, ujar Arnold, penuntasan secepatnya akan mencegah munculnya polemik berkepanjangan di tengah masyarakat yang bisa berpengaruh pada keamanan wilayah.

Apalagi, lanjut Arnold, kondisi keuangan di daerahnya kini mengalami devisit anggaran hingga mencapai Rp500 miliar, dan itu terjadi tanpa alasan jelas, sehingga dikhawatirkan semakin memantik terjadinya kerawanan sosial.

"Kami sudah melaporkan kasus ini ke Kejagung sejak awal tahun 2016 lalu, tapi sampai sekarang tidak jelas penanganannya, sementara pesawat sekarang sudah menjadi bangkai karena menabrak gunung pada Oktober 2016 lalu. Sementara kondisi rakyat Puncak sekarang memprihatinkan akibat kondisi devisit anggaran," ketusnya.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari kecurigaan warga bahwa pesawat tidak  kunjung datang setelah setahun dibayar penuh oleh Bupati Willem Wandik sebanyak Rp 146 Miliar pada perusahaan penyedia, menggunakan dana APBD Puncak pada Tahun 2015.

Belakangan diketahui ternyata usia pesawat melebihi batas pengoperasian seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga.

Aturan itu menyatakan pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun. Sementara Pesawat dibeli dari Amerika Serikat ini buatan Kanada tahun 1971.

Ironisnya, pesawat bukan diatasnamakan Pemda Puncak melainkan atasnama perusahaan PT Alfa ditengarai milik keluarga Bupati.

"Sehingga sejak kehadirannya dikondisikan bukan untuk keuntungan masyarakat melalui Pemda. Maka itu FMPPP mendesak Bupati Willem segera ditetapkan sebagai tersangka, karena berbagai bukti penyalahgunaan kewenangan dengan memperkaya diri serta  kelompok telah ada," tegasnya.