Heboh! Puluhan Anggota DPRD Tolak Kibarkan Merah Putih

JawaPos.com - Sejumlah anggota DPRD Mimika menyatakan tidak akan mengibarkan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2017 nanti. Sikap ini sebagai wujud protes atas terkekangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Mimika, yang dianggap telah dijajah oleh para pucuk pimpinan di negeri ini, baik Bupati, Gubernur maupun Mendagri.

Puluhan wakil rakyat dari 10 partai ini mengaku sangat kecewa dengan proses pengaktifan DPRD Mimika yang sampai saat ini masih kandas, kendati sudah hampir setahun terakhir vakum. Puluhan politisi ini mempertanyakan kandasnya proses pengaktifan DPRD Mimika, yang kini ada di tangan Gubernur Papua.

Pada kunjungan terakhir Gubernur Provinsi Papua Lukas Enambe Juni lalu, ia sudah berjanji untuk mempercepat proses SK DPRD Mimika pasca pleno pada 18 Mei 2017 lalu.

Namun hingga kini tak kunjung ada realisasi, bahkan setelah disusul oleh surat dari Kemneterian Dalam Negeri yang juga sudah diterima oleh Gubernur.

Kepada sejumlah wartawan, Mathius Uwe Yanengga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Theo Dekme dari Partai Bulan Bintang, di Kantor DPRD Mimika, menegaskan bahwa, untuk kekecewaan yang dirasakan, maka pihaknya akan mengajak seluruh pendukung, serta keluarga untuk tidak mengibarkan Bendera Merah Putih yang menandai kemerdekaan negara ini lantaran pihaknya merasa masih dijajah oleh kepentingan politik pimpinan daerah.

“Kami mengajak massa pendukung kami, keluarga kami termasuk kami juga tidak akan mengiktui upacara 17 Agustus. Untuk apa kalau kita belum merdeka,” katanya Rabu (9/8) silam sebagaimana dilansir dari Radar Timika (Jawa Pos Group).
Kata Yanengga, masalah DPRD yang notabene adalah kepentingan masyarakat, tidak pernah mendapata perhatian dari negara.

Theo Dekme menambahkan, bahwa negara ini telah membuat perwakilan masyarakat yang ada saat ini menjadi bingung. Padahal lanjutnya, semua menyadari bahwa jelang Pemilukada saat ini penting sekali untuk ada DPRD.

Karena itu, ia juga memastikan bahwa imbauan untuk menaikkan bendera di rumah masing-masing itu tidak akan terjadi, selagi Gubernur masih menahan kebebasan DPRD Mimika.

“Kasih naik bendera di halaman masing-masing, itu tidak akan terjadi, “ tegasnya.