Minggu, 20 Aug 2017
JPG Today

Anak Buah Prabowo  Dorong Pemerintah Atur Harga Acuan Garam

Minggu, 13 Aug 2017 21:38 | editor : Mochamad Nur

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, H Wilgo Zainar  mendengarkan keluhan petani garam di di Desa Ketapang Raya, Kabupaten Lombok Timur

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, H Wilgo Zainar mendengarkan keluhan petani garam di di Desa Ketapang Raya, Kabupaten Lombok Timur (Lukmanul Hakim/Radar Lombok/JPG)

JawaPos.com – Harga jual garam sering kali anjlok saat musim panen tiba. Harga jual garam yang tidak manusiawi dihargakan Rp 200/kg menjadi salah satu penyebab petani enggan produksi garam dan lebih memilih pekerjaan lain. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang melakukan impor garam.

Keluh kesah petani garam tersebut diamini oleh anggota Komisi XI DPR RI dapil NTB dari Fraksi Partai Gerindra, H Wilgo Zainar, Jumat kemarin (11/8). Wilgo mengatakan, persoalan mendasar yang dialami dan dikeluhkan oleh petani garam adalah harga jual yang sangat murah tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani.

"Jadi persoalan utama petani garam ini adalah masalah harga yang terlalu murah. Seharusnya ada harga terendah yang dikeluarkan oleh pemerintah," kata Wilgo Zainar seperti dikutip Radar Lombok (Jawa Pos Group), Minggu (13/8).

Wilgo mengunjungi petani garam di Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dari kunjungan tersebut, Wilgo mendapatkan banyak hal terkait persoalan mendasar yang dihadapi dan dialami oleh petani garam yang minim perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, utamanya untuk masalah harga.

Dikatakannya, dalam proses produksi garam petani juga mengaku kesulitan masalah modal, pemasaran hingga kondisi lahan tambak garam yang kian dangkal. Oleh karena itu, petani garam sangat membutuhkan bantuan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk tambak garam yang mulai mendangkal. Selain itu juga masalah alat memasak produk garam yang diolah menjadi garam beryodium yakni tungku.

"Kita berharap pemerintah ada keberpihakan terhadap petani garam. Jangan hanya berpikir impor ketika produksi kurang. Intinya pemerintah bisa memberi harga jual yang bagus, maka produksi garam akan swasembada," ujar Wilgo.

Sementara itu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Lalu Hamdi mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Pemprov NTB pada tahun 2016 dan tahun2017 ini telah membangun gudang penyimpanan garam paska panen.

Garam produksi petani ketika panen melimpah disimpan di gudang tersebut. Ketika produksi mulai menurun, karena kondisi cuaca, maka petani melalui koperasi petani garam mulai menjual garam tersebut dengan harga yang lebih layak dan bernilai ekonomi bagus bagi petani garam.

DKP Provinsi NTB, sudah membangun gudang penyimpanan untuk garam di enam kabupaten, diantaranya di Kabupaten Bima dengan kapasitas 4 ribu ton, Sumbawa kapasitas gudang 50 ton, Lombok Timur kapasitas gudang 50 ton, Kabupaten Lombok Tengah dengan gudang kapasitas 50 ton dan Lombok Barat kapasitas gudang 50 ton.

"Tahun 2017 ini kami targetkan produksi garam bisa tembus 176 ribu ton. Tentunya harga jual petani juga lebih baik dari sebelumnya," ucap Hamdi.

DIALOG:  Jumat kemarin (11/8).

(nas/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia