Minggu, 20 Aug 2017
Hukum & Kriminal

Soal Safe House, ICW: KPK Bisa Disebut Menyalahgunakan Wewenang Jika..

Minggu, 13 Aug 2017 21:33 | editor : Yusuf Asyari

Aradila Caesar

Aradila Caesar (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa disebut menyalahgunakan wewenang terhadap Niko Panji Tirtayasa. Itu jika saksi suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tersebut dipaksa masuk ke rumah aman atau safe house.

"Kalau tidak dilakukan secara volunteer, artinya sudah melakukan abuse dong KPK. Itu sama dengan penahanan," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar saat berbincang dengan JawaPos.com, Minggu (13/8).

Ya, untuk menjaga keselamatan saksi, biasanya penegak hukum akan menyarankan seseorang masuk ke safe house walaupun yang bersangkuyan tidak menginginkannya. Tapi sekali lagi, kata Aradila, sifatnya harus suka rela.

"Tapi pada dasarnya secara volunteer," sebutnya.

Nah hal tersebut lah yang menurut Aradila perlu ditelisik oleh DPR. Bukan dengan mengunjunjungi atau mencari tahu dimana letak safe house. Sebab, safe house sifatnya sangat rahasia termasuk kepada DPR demi keselamatan saksi.

"DPR tinggal menanyakan pertanggungjawaban ke KPK. Makanya kalau si Niko merasa dipaksa, disekap, artinya harus dilakukan klarifikasi kepada KPK," tegas Aradila.

Mekanisme pertanggungjawabannya, lanjut dia, bukan dalam ranah Pansus Angket KPK. Sebab pansus tersebut memiliki latar belakang kepentingan politis.

"Forum yang tepat bukan di pansus angket. Itu kan mencoba membongkar lain hal. Harusnya dilakukan di forum rapat dengar pendapat (RDP di komisi III DPR) bukan pansus angket," pungkas Aradila.

(dna/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia