Kamis, 17 Aug 2017
Hukum & Kriminal

Janji KY Bila Hakim Kasus Sidang E-KTP Lakukan Pelanggaran Etik

Minggu, 13 Aug 2017 16:12 | editor : Mochamad Nur

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Hilangnya nama Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar dalam berkas vonis Irman dan Sugiharto langsung mendapat tanggapan dari Komisi Yudisial. Pasalnya, nama Novanto sebelumnya tercantum dalam berkas dakwaan sebagai pihak yang mengatur besaran anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi menerangkan, seluruh materi dalam persidangan perkara, pada dasarnya merupakan otoritas hakim untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

"Namun begitu kewenangan itu tidak lantas menjadikan hakim untuk memposisikan independensi sebagai bunker untuk berlindung, sekaligus tidak membuatnya menjadi kedap atau buta terhadap rasa keadilan di masyarakat," kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (13/8).

Menurutnya, setiap kasus memiliki persoalan masing-masing. "Tentu tak bisa disamakan persis satu dengan lainnya, sehingga kami menghimbau kepada siapapun yang mencermati kasus ini untuk menggunakan jalur yang tersedia melalui upaya hukum," sambung dia.

Dia berharap siapa saja bisa proporsional dalam memandang hasil putusan pengadilan, tidak terlalu prejudice terhadap majelis, namun tetap waspada jika terdapat pelanggaran kode etik. "Jika sudah etika yang dilangga, maka sudah jadi kewajiban kami untuk turun tangan," tegas dia. (elf)

(elf/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia